Selain itu, Naini juga menilai jika tindakan aparat yang disewa oleh perusahaan sangatlah berlebihan. Hal itu bisa dilihat, kata dia, setiap ada persoalan yang menyangkut masyarakat kecil pihak perusahaan bersama pihak berwajib langsung menangkapnya.
“Perusahaan tidak pernah menyelesaikan persoalan melalui pihak kelurahan atau kecamatan yang dalam hal ini sebagai pimpinan wilayah. Mereka (perusahaan) memilih jalan pintas meskipun menyakiti warga asli daerah,” terangnya.
Ia menegaskan, meskipun perusahaan menggunakan semua kekuatannya, namun masyarakat pangkut akan mempertahankan lahan yang
merupakan peninggalan nenek moyangnya, meski taruhannya adalah nyawa.
“Meskipun perusahaan menggunakan alat negara, tetap akan kami lawan. Kami akan mempertahankan hak-hak kami,” tegas Naini.
Menanggapi persoalan itu, Ketua Komisi B, Alman mengatakan dalam hal ini DPR akan segera berkoordinasi dengan pihak terkait. Alman juga meminta agar masyarakat bisa menahan diri dari tindakan-tindakan yang bisa merugikan dirinya sendiri.
“Sebagai wakil rakyat kami akan segera berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait,” ucapnya kepada awak media usai meninjau batas wilayah dengan patok tapal batas yang merupakan peninggalan para tokoh Pangkut pada tahun 1997 silam. www,lintasberita1.com, #Suhud Mas’ud#
