PALANGKA RAYA – www.lintasberita1.com – Anggota Komisi III DPRD Kota Palangka Raya, Hasan Busyairi, meminta pemerintah menerapkan kebijakan pajak bagi pedagang online melalui marketplace secara proporsional. Kebijakan tersebut dinilai perlu mempertimbangkan skala dan kemampuan usaha agar tidak menghambat pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Hasan mengatakan, pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang dimanfaatkan untuk membiayai berbagai program pembangunan demi kepentingan masyarakat,” ujar Hasan Busyairi, Jumat (24/7/2026).
Menurutnya, pesatnya perkembangan perdagangan digital membuka peluang bagi pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara melalui sektor ekonomi yang terus bertumbuh. Namun, potensi tersebut perlu dikelola dengan kebijakan yang tepat agar tidak menghambat aktivitas usaha.
“Perdagangan melalui marketplace saat ini mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Oleh karena itu, jika sektor tersebut memiliki potensi memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara, tentu patut untuk dipertimbangkan,” ujarnya.
Meski mendukung upaya meningkatkan penerimaan pajak, Hasan mengingatkan agar kebijakan yang diterapkan tidak menjadi beban tambahan bagi pelaku usaha, khususnya UMKM yang masih dalam tahap pengembangan.
