Sementara itu, sektor ekonomi kreatif dan pariwisata dinilai memiliki peluang untuk terus berkembang melalui penyelenggaraan expo dan kegiatan budaya. Selain menggerakkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), kegiatan tersebut juga menjadi sarana memperkenalkan budaya Dayak kepada wisatawan.
Meski mengapresiasi berbagai capaian tersebut, Syaufwan menegaskan masih terdapat sejumlah persoalan yang perlu menjadi prioritas pemerintah daerah. Salah satunya adalah optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), mengingat masih ada potensi penerimaan yang dinilai belum tergarap maksimal.
Ia menyoroti perlunya penguatan digitalisasi pembayaran pajak restoran dan hotel melalui perangkat tap box, pemutakhiran data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), serta penertiban pajak kendaraan bermotor. Menurutnya, kebijakan retribusi parkir tepi jalan umum juga perlu dievaluasi agar kontribusinya terhadap pendapatan daerah semakin optimal.
Selain pendapatan, Syaufwan menyoroti persoalan penyerapan anggaran yang belum maksimal dan berpotensi berkontribusi terhadap tingginya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA). Ia menilai keterlambatan proses pengadaan barang dan jasa dapat menyebabkan pelaksanaan program menumpuk pada akhir tahun anggaran.
“Ke depan kualitas perencanaan OPD harus diperkuat sejak awal tahun agar pelaksanaan program lebih efektif dan penyerapan anggaran bisa lebih optimal,” katanya.
