PALANGKA RAYA – www.lintasberita1.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palangka Raya meminta pemerintah kota mempercepat realisasi pendapatan dan belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026. Percepatan tersebut dinilai penting agar target anggaran dapat tercapai dan program pembangunan berjalan sesuai rencana.
Hal itu mengemuka dalam Rapat Paripurna ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 yang membahas penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Palangka Raya, Senin (5/10/2026).
Ketua DPRD Kota Palangka Raya, Subandi, menyampaikan bahwa delapan fraksi telah menyampaikan pandangan umum terkait pendapatan, belanja, serta sejumlah aspek lain dalam pelaksanaan APBD.
Selanjutnya, Pemerintah Kota Palangka Raya akan memberikan jawaban atas pertanyaan, saran, dan masukan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD. Pembahasan kemudian dilanjutkan dengan pendalaman materi melalui Badan Anggaran.
Subandi mengatakan, DPRD turut menyoroti realisasi pendapatan dan belanja daerah yang dinilai masih rendah. Karena itu, pemerintah kota didorong segera mengambil langkah konkret untuk mempercepat pelaksanaan anggaran hingga akhir tahun.
“Setahu saya dan berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, realisasi APBD Kota Palangka Raya dapat mencapai sekitar 95 persen atau bahkan mendekati 100 persen hingga akhir tahun,” katanya.
Selain mengevaluasi pelaksanaan APBD 2026, DPRD juga akan mencermati perencanaan anggaran tahun berikutnya, terutama terkait peningkatan target pendapatan daerah.
Untuk APBD 2027, target pendapatan direncanakan meningkat dari sekitar Rp1,2 triliun menjadi Rp1,4 triliun. Sementara itu, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) naik dari sekitar Rp339 miliar menjadi Rp569 miliar.
Menurut Subandi, peningkatan target tersebut perlu dikaji secara cermat agar sesuai dengan potensi sumber pendapatan yang tersedia. DPRD akan mendalami dasar perhitungan target tersebut sekaligus memastikan bahwa perencanaannya realistis dan dapat direalisasikan.
DPRD juga mendorong agar peningkatan pendapatan diikuti dengan pelaksanaan belanja yang efektif sehingga anggaran dapat dimanfaatkan untuk mendukung pelayanan publik dan pembangunan daerah.
Sementara itu, Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, mengatakan pemerintah daerah terus berupaya menangani berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat, termasuk dampak kekeringan yang telah berlangsung hampir tiga bulan.
Menurut Fairid, upaya mitigasi dan penanganan dilakukan secara berkelanjutan oleh pemerintah kota bersama pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, dengan menyesuaikan kondisi di lapangan.
“Saat ini kondisi kekeringan yang cukup luar biasa menjadi tantangan tersendiri bagi Kota Palangka Raya. Terlebih, sebagian besar wilayah kota merupakan kawasan hutan, sementara kawasan perkotaan hanya mencakup sebagian kecil wilayah. Karena itu, upaya penanganan dan mitigasi tetap dilakukan secara berkelanjutan sesuai perkembangan kondisi,” ucapnya.
Pembahasan APBD 2026 dan perencanaan anggaran 2027 tersebut menjadi bagian dari upaya DPRD dan Pemerintah Kota Palangka Raya dalam memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai target, dengan mempertimbangkan kebutuhan pembangunan serta kondisi yang dihadapi masyarakat.
DPRD berharap percepatan realisasi APBD 2026 dan penghitungan target pendapatan 2027 yang lebih terukur dapat mendukung optimalisasi penerimaan daerah serta pelaksanaan program pembangunan secara efektif. *#TIM#* www.lintasberita1.com
