PALANGKA RAYA – www.lintasberita1.com – Anggota DPRD Kota Palangka Raya, Arif Norkim, mengusulkan agar pemerintah mengkaji kemungkinan pemanfaatan dana program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belum tersalurkan untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), khususnya di wilayah terdampak seperti Kalimantan Tengah.
Menurut Arif, anggaran yang masih tersedia perlu dikaji agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yang tengah menghadapi dampak kebakaran dan kabut asap. Ia menilai, kebutuhan penanganan karhutla di daerah perlu menjadi salah satu pertimbangan dalam pengelolaan anggaran pemerintah.
“Penyaluran dana melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai daerah seharusnya diikuti dengan perhitungan kebutuhan anggaran program MBG secara cermat. Pemerintah juga perlu mempertimbangkan dukungan bagi wilayah yang sedang menghadapi kondisi darurat karhutla,” ujarnya, Senin (12/10/2026).
Arif menegaskan, usulan tersebut perlu dikaji dengan mempertimbangkan kebutuhan anggaran program MBG serta ketentuan yang mengatur penggunaan dana pemerintah. Dengan demikian, upaya penanganan karhutla dapat memperoleh dukungan tanpa mengabaikan tujuan pemenuhan gizi masyarakat.
Di sisi lain, keberlangsungan program MBG juga menjadi perhatian para pengelola SPPG, terutama terkait dampaknya terhadap tenaga kerja dan perekonomian masyarakat.
Salah satu pengelola SPPG, Tirta Yoga Panuntun, mengatakan penghentian sementara aktivitas dapur selama penerapan pembelajaran jarak jauh (PJJ) merupakan hal yang wajar. Namun, ia berharap operasional dapur dapat kembali berjalan normal ketika kegiatan pembelajaran kembali berlangsung sesuai kebijakan yang ditetapkan.
Menurut Tirta, program MBG tidak hanya mendukung pemenuhan kebutuhan gizi anak, tetapi juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat, khususnya warga yang bekerja di dapur pelayanan.
Ia menjelaskan, sebagian pekerja SPPG sebelumnya telah memiliki usaha sendiri. Kehadiran program MBG memberikan mereka kesempatan untuk kembali menjalankan aktivitas ekonomi sekaligus menjaga kestabilan pendapatan keluarga.
Tirta menyebutkan, satu dapur SPPG dapat mempekerjakan sekitar 40 orang. Jika ratusan hingga ribuan dapur beroperasi, program tersebut berpotensi menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.
Karena itu, ia berharap pelaksanaan program MBG dapat terus berjalan dengan memperhatikan keberlanjutan operasional dapur dan kesejahteraan para pekerjanya.
Usulan Arif terkait pemanfaatan anggaran yang belum tersalurkan untuk penanganan karhutla dan harapan pengelola SPPG terhadap keberlangsungan program MBG menjadi bagian dari pembahasan mengenai kebutuhan masyarakat, baik dalam penanganan bencana maupun pemenuhan gizi dan penguatan ekonomi lokal. *#TIM#* www.lintasberita1.com
