Ketiga, biaya perjalanan dinas dalam daerah belum sesuai dengan ketentuan sehingga terjadi penghematan anggaran baik untuk perjalanan dinas dalam daerah maupun biaya transportasi untuk perjalanan dinas.
Pengelolaan belanja hibah oleh Pemprov Kalteng belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan sehingga menimbulkan potensi kelebihan pembayaran dan ketidakpastian efektivitas perencanaan. Selain itu, tidak jelas berapa banyak hibah akhir tahun yang telah diterima.
Masalah kelima adalah kontrol pengelolaan kas yang tidak memadai oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Hal ini menyebabkan OPD tidak mengoptimalkan tugas sesuai aturan, kurangnya informasi tentang anggaran dan pengelolaan kas, serta potensi penyalahgunaan wewenang dalam menyalurkan dana dari RKUD. Hal ini terutama berlaku untuk pencairan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak disebutkan dalam keputusan gubernur.
Ketua DPRD Kalteng Wiyatno mengatakan LHP keuangan Pemprov Kalteng pencapaian WTP tahun 2022 merupakan prestasi luar biasa yang patut diapresiasi. Penghargaan ini merupakan bukti pengelolaan keuangan yang luar biasa yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
Ia menyatakan pasti akan melakukan peran pengawasan terhadap hasil LHP yang dilakukan oleh BPK RI. Mereka akan segera menyikapi sambutan yang diberikan oleh BPK RI sesuai ketentuan hukum.
