Kalteng memiliki wilayah yang luas dengan kebutuhan pembangunan infrastruktur yang tersebar di berbagai daerah. Karena itu, menurut Arton, kebijakan transfer ke daerah perlu mempertimbangkan kebutuhan riil masing-masing wilayah.
Ia juga meminta pemerintah pusat melihat kontribusi Kalteng terhadap perekonomian nasional dalam menentukan dukungan fiskal bagi daerah. Pemerataan pembangunan, katanya, perlu menjadi bagian dari pertimbangan dalam kebijakan pengalokasian anggaran.
“Pemerintah pusat harus memahami betul kondisi dan kebutuhan riil di daerah. Konsep pembangunan itu kan harus merata, jangan sampai ada ketimpangan,” tegasnya.
Arton berharap dukungan anggaran bagi Kalteng ke depan dapat diperkuat melalui optimalisasi berbagai skema transfer pemerintah pusat. Di antaranya melalui peningkatan porsi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK), maupun sumber pendanaan strategis lainnya.
Ia menegaskan, penyelesaian dana kurang bayar sekaligus penguatan transfer ke daerah akan memberikan dukungan terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Yang kita harapkan adalah dukungan fiskal yang sesuai dengan kebutuhan daerah, sehingga pembangunan di Kalteng dapat terus berjalan dan pemerataan pembangunan bisa diwujudkan,” pungkas Arton. *#TIM#* www.lintasberita1.com
