“Ini sudah masalah klasik, konflik kepentingan antara masyarakat setempat dengan perusahaan sering terjadi akibat karena pihak-pihak yang tidak konsisten memenuhi hak masyarakat,” ujarnya, Rabu (05/06/2024).
Rasyid menyatakan, pemanfaatan sumber daya alam harus sejalan dengan kepentingan perusahaan, pemerintah, dan yang terpenting, kepentingan masyarakat. Jika satu aspek saja terabaikan, bisnis akan sulit berjalan lancar. Karena itu, Rasyid menekankan pentingnya perusahaan memenuhi kewajibannya.
Selain itu, politikus Gerindra itu menyatakan, masyarakat ingin terlibat aktif, bukan sekadar melihat, karena mereka tidak mencari kekayaan dari perkebunan kelapa sawit. Sebaliknya, mereka ingin bertahan hidup sehari-hari.
Konflik antara perusahaan kelapa sawit dengan masyarakat setempat bukanlah fenomena baru di Indonesia, khususnya di Kalimantan Tengah, yang menjadi wilayah perkebunan kelapa sawit.Saat ini, industri kelapa sawit di Kalimantan Tengah tengah menghadapi berbagai permasalahan yang perlu segera diselesaikan agar konflik tidak terus berlanjut.
Rasyid berharap semua pihak, baik pimpinan daerah, anggota legislatif, maupun unsur Forkopimda, ikut bertanggung jawab dalam menyelesaikan konflik agraria.
Ia juga meminta arahan dari pimpinan perusahaan kelapa sawit untuk memenuhi kewajiban plasma 20 persen bagi masyarakat, dengan tujuan menciptakan suasana yang kondusif bagi kedua belah pihak.
