“Mengingat pentingnya PHA/DHA ini, koordinasi, kolaborasi dan sinergi dengan lintas sektor terkait seperti Bappeda, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) dan institusi vertikal yang ada dalam wilayah Kabupaten/Kota harus terus dilakukan agar dokumen PHA/DHA dapat tersusun,” tutupnya.

 

Adapun Narasumber kegiatan ini berasal dari Pusjak PDK Kemenkes, dan diikuti oleh peserta dari Bappeda, BKAD, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, serta Rumah Sakit dan Puskesmas se-Kalimantan Tengah.

Baca juga:Sengketa Lahan Kalteng Jadi Sorotan, DPRD Kebutan Raperda Penyelesaian Konflik Pertanahan

www.lintasberita1.com *#TIM#* (MMC)