Dalam sambutannya Arsan manyampaikan bahwa Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta jajaran Inspektorat di daerah aktif melakukan monitoring dan evaluasi (monev) realisasi belanja APBD. Upaya ini dapat dilakukan melalui kerja sama dengan Sekda, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
Arsan menegaskan, laju realisasi belanja harus diusahakan naik secara konsisten. “Jangan sampai realisasi tersebut hanya dihabiskan pada tiga bulan terakhir tahun anggaran,” ucapnya.
Lebih lanjut ia menyatakan, jajaran Inspektorat di daerah perlu memberi masukan kepada Perangkat Daerah (PD) yang realisasi belanjanya masih rendah. Inspektorat juga perlu mendalami penyebab rendahnya realisasi belanja tersebut, sehingga masukan yang diberikan dapat mengatasi persoalan.
Arsan menegaskan, realisasi belanja ini penting dan menjadi atensi Presiden Joko Widodo. Pasalnya, realisasi belanja Pemerintah termasuk salah satunya APBD, merupakan bagian dari faktor yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Melalui realisasi belanja tersebut, jumlah peredaran uang di tengah masyarakat akan meningkat, sehingga berdampak terhadap daya beli dan konsumsi rumah tangga.
“Daya beli masyarakat sangat ditentukan dengan adanya aktivitas ekonomi, baik ekonomi yang didorong oleh Pemerintah atau yang didorong oleh swasta. Ekonomi yang didorong oleh Pemerintah adalah realisasi belanja Pemerintah, realisasi APBD, APBN,” jelas Arsan
Inspektur Daerah Prov. Kalteng Saring dalam laporannya menyampaikan rapat asistensi ini bertujuan untuk mendorong percepatan penyerapan APBD Tahun Anggaran 2022 di seluruh Pemerintah daerah di wilayah Kalteng, sehingga penyerapan APBD dapat sesuai dengan ketentuan dan target kinerja yang sudah ditetapkan dan direncanakan. Selain itu juga bertujuan sebagai wadah dalam mencari solusi atas hambatan atau kendala yang dihadapi oleh Pemerintah daerah dalam melaksanakan APBD Tahun Anggaran 2022.
