Pemprov Kalteng menegaskan pentingnya komitmen pemerintah daerah dalam kesiapan kelembagaan, pendanaan, serta sumber daya manusia guna mendukung implementasi program percepatan.
“Keberhasilan pembangunan sanitasi sangat ditentukan oleh sinergi dan kolaborasi berbagai pihak, mulai dari pemerintah, masyarakat, hingga sektor swasta,” tegas Linae.
Ia juga menekankan bahwa potensi pembiayaan sektor sanitasi tidak hanya bersumber dari APBD dan APBN, tetapi juga dapat dioptimalkan melalui dana desa, CSR, ZISWAF, hingga skema pembiayaan lainnya yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal.
Dalam pertemuan tersebut, pemerintah provinsi meminta kabupaten/kota segera mengintegrasikan program sanitasi ke dalam perencanaan daerah, menyiapkan anggaran yang memadai, serta mengoptimalkan pemanfaatan infrastruktur yang telah tersedia.
Selain itu, sejumlah daerah juga diminta mempersiapkan penyusunan dan pemutakhiran dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK), termasuk pelaksanaan studi Environmental Health Risk Assessment (EHRA) sebagai dasar perencanaan.
Melalui kick off ini, Pemprov Kalteng berharap percepatan pembangunan sanitasi dapat berjalan lebih terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan, sekaligus mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat serta daya saing daerah.
Kegiatan tersebut dihadiri Sekretaris Daerah kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah selaku Ketua Pokja PPAS/PKP/Sanitasi/AMPL atau perwakilan, serta perangkat daerah terkait di lingkup pemerintah kabupaten/kota dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. *#TIM#* www.lintasberita1.com
