Palangka Raya. lintasberita1.com – Wakil Gubernur Kalteng H. Edy Pratowo membuka secara resmi Pertemuan KPK RI bersama Kementerian Lembaga dan Gubernur Kalteng dalam rangka Pembahasan tentang Upaya percepatan Pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). Kegiatan ini dihadiri secara virtual dari Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Selasa (7/12/2021).
Hadir secara virtual Wakil Menteri ATR/BPN Surya Tjandra. Pertemuan dihadiri langsung oleh Pj. Sekretaris Daerah Prov. Kalteng H. Nuryakin, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Prov. Kalteng Leonard S Ampung, Inspektur Prov. Kalteng Saring, Wakil Stranas PK Muhammad Isro, Kepala Kantor Wilayah BPN Prov. Kalteng Elijas B. Tjahajadi serta Kepala Perangkat Daerah Prov. Kalteng terkait.
Wamen ATR/BPN Surya Tjandra menyampaikan memang ada tantangan tersendiri secara makro di wilayah Negeri ini, khususnya ketersediaan tanah untuk lahan pertanian, 2/3 tanah di Indonesia diklaim sebagai kawasan hutan, 1/3 adalah untuk seluruh kebutuhan yang lain.
Surya Tjandra menjelaskan mengenai statistik lahan pertanian Tahun 2015-2019. Luas sawah irigasi & non-irigasi sebagai penghasil komoditas paling strategis contohnya beras hanya seluas 7,4 juta Ha pada Tahun 2019. Dibandingkan dengan total luas daratan Indonesia, luasan tersebut hanya mencakup 3,93%. Sedangkan “Kawasan Hutan” masih mendominasi dengan mencakup 64,14%. Alokasi penggunaan tanah merupakan keputusan politik. Realokasi tanah ke arah alokasi yang lebih rasional merupakan kebutuhan mendesak untuk meningkatkan produktivitas tanah, mengurangi kemiskinan di wilayah perdesaan & meningkatkan ketahanan Nasional serta kepastian antara “Kawasan Hutan” dengan luas Hutan dibutuhkan dalam proses melakukan alokasi lahan.
