Adapun prioritas utama pembangunan mencakup: Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendidikan dan pengobatan gratis, Pembangunan konektivitas infrastruktur (jalan, jembatan, pelabuhan, bandara), Penguatan jaringan listrik dan internet.
Gubernur juga menegaskan pentingnya implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 terkait sistem opsen (tambahan pajak daerah). Ia meminta pemerintah kabupaten/kota untuk lebih aktif melakukan pendataan dan pelaporan pajak daerah.
“Jika tidak dilaksanakan dengan baik, penyaluran dana bagi hasil pajak lainnya bisa ditunda,” tegasnya.
Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, yang hadir mewakili Menteri Dalam Negeri, menyampaikan apresiasi atas langkah Provinsi Kalteng yang proaktif dalam menyusun arah pembangunan daerah. Ia menyebut Musrenbang sebagai forum strategis untuk menyinkronkan rencana daerah dan pusat dalam kerangka RPJPN 2025–2045.
“Kami berharap Musrenbang ini mampu merumuskan kebijakan berbasis data sektoral dan responsif terhadap isu-isu strategis seperti pengentasan kemiskinan, penanganan stunting, dan pembangunan SDM,” ujar Ribka.
Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kalteng, Muhammad Reza Prabowo, menyatakan kesiapan pihaknya dalam mendukung program prioritas, khususnya di bidang pendidikan. Ia menyebut bahwa pendidikan gratis harus berjalan menyeluruh hingga ke pelosok.
