Asdy juga mengingatkan bahwa kemampuan keuangan daerah dapat mengalami tekanan apabila bencana karhutla terus meluas dan membutuhkan penanganan dalam waktu yang panjang. Dalam kondisi tersebut, dukungan pemerintah pusat dinilai diperlukan untuk memperkuat kapasitas pembiayaan penanggulangan bencana di daerah.
“Anggaran ini harus transparan, biar masyarakat semua tahu benar atau tidak Rp70 miliar ini, atau kurang lebih segitu, sudah turun atau tidak, atau kurang. Biar masyarakat tahu,” ujarnya.
Ia menambahkan, keterbukaan informasi mengenai anggaran juga penting untuk memastikan masyarakat mengetahui langkah pemerintah dalam menangani karhutla. Selain itu, informasi tersebut dapat menjadi bagian dari pengawasan terhadap penggunaan anggaran penanggulangan bencana.
DPRD Kalteng berharap Pemprov dapat memberikan penjelasan secara terbuka mengenai realisasi anggaran tersebut, sehingga dukungan pembiayaan penanganan karhutla dapat diketahui publik dan pelaksanaannya dapat berjalan sesuai kebutuhan di lapangan. *#TIM#* www.lintasberita1.com
