PALANGKA RAYA – www.lintasberita1.com – DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng terbuka mengenai penggunaan anggaran penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang disiapkan sekitar Rp70 miliar.
Anggota DPRD Kalteng, Asdy Narang, mengatakan transparansi anggaran diperlukan di tengah kondisi karhutla dan kabut asap yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah. Masyarakat, menurutnya, perlu mengetahui secara jelas perkembangan penggunaan anggaran tersebut.
Asdy mempertanyakan sejauh mana anggaran penanganan karhutla telah direalisasikan, termasuk apakah dana tersebut sudah dicairkan dan digunakan untuk mendukung kegiatan penanggulangan di lapangan.
“Dengan keadaan di Kalteng yang semakin parah kebakaran hutannya, pemerintah daerah juga harus memberikan transparansi soal anggaran, apakah sudah turun atau tidak,” tegas Asdy, Minggu (30/8/2026).
Menurutnya, keterbukaan mengenai anggaran penanganan karhutla bukan hanya berkaitan dengan aspek administrasi, tetapi juga merupakan bagian dari pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat.
Terlebih, penanganan karhutla membutuhkan dukungan pembiayaan yang memadai dan dapat digunakan secara cepat sesuai kebutuhan di lapangan. Karena itu, Pemprov Kalteng dinilai perlu menyampaikan informasi mengenai jumlah anggaran yang tersedia, dana yang telah dicairkan, serta realisasi penggunaannya.
Asdy juga mengingatkan bahwa kemampuan keuangan daerah dapat mengalami tekanan apabila bencana karhutla terus meluas dan membutuhkan penanganan dalam waktu yang panjang. Dalam kondisi tersebut, dukungan pemerintah pusat dinilai diperlukan untuk memperkuat kapasitas pembiayaan penanggulangan bencana di daerah.
“Anggaran ini harus transparan, biar masyarakat semua tahu benar atau tidak Rp70 miliar ini, atau kurang lebih segitu, sudah turun atau tidak, atau kurang. Biar masyarakat tahu,” ujarnya.
Ia menambahkan, keterbukaan informasi mengenai anggaran juga penting untuk memastikan masyarakat mengetahui langkah pemerintah dalam menangani karhutla. Selain itu, informasi tersebut dapat menjadi bagian dari pengawasan terhadap penggunaan anggaran penanggulangan bencana.
DPRD Kalteng berharap Pemprov dapat memberikan penjelasan secara terbuka mengenai realisasi anggaran tersebut, sehingga dukungan pembiayaan penanganan karhutla dapat diketahui publik dan pelaksanaannya dapat berjalan sesuai kebutuhan di lapangan. *#TIM#* www.lintasberita1.com
