Toyib menyatakan sudah waktunya untuk meningkatkan akuntabilitas penanggulangan bencana guna meningkatkan pengawasan keuangan dan opini audit. Ia juga menyebutkan bahwa pelatihan tersebut akan membantu meningkatkan kemampuan SDM untuk program rehabilitasi dan rekonstruksi, sehingga dapat lebih memahami tugas dan fungsinya. Lebih lanjut Toyib menjelaskan, Pemprov Kalteng tidak akan mampu memenuhi kebutuhan 13 kabupaten dan 1 kota karena keterbatasan dana dan kemampuan sumber daya daerah. Namun, mereka akan bekerja sama dengan Pemerintah Pusat untuk membangun kekuatan penanggulangan bencana dan pemulihan pascabencana dengan tetap mempertimbangkan karakter daerah dan kearifan lokal.
Ia menjelaskan, bila dana dari Pemerintah Daerah untuk rehabilitasi dan rekonstruksi tidak mencukupi, usulan hibah dapat diajukan ke Pemerintah Pusat melalui BNPB. Salah satu persyaratan untuk proposal ini adalah menyertakan dokumen penilaian kebutuhan pascabencana.
Diungkapkan Toyib, Bimtek kali ini narasumbernya adalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan peserta yang diundang berasal dari BPBD Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah dan Pejabat Teknis Daerah di Provinsi Kalteng. Lebih lanjut ia menyebutkan, awalnya peserta berjumlah 45 orang, namun karena banyaknya permintaan dari BPBD Kabupaten/Kota, maka jumlah peserta bertambah menjadi 64 orang. Panitia hanya menyediakan ruang dan fasilitas rapat, sedangkan biaya SPPD ditanggung sendiri oleh masing-masing peserta. .
