PALANGKA RAYA – www.lintasberita1.com – Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah mengambil langkah cepat dan strategis dalam menyikapi kenaikan harga serta kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang berdampak langsung terhadap operasional angkutan orang dan barang di wilayah Kalimantan Tengah.
Hal tersebut dibahas dalam rapat koordinasi lintas sektor yang digelar di Aula Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah, Kamis (23/4/2026). Rapat dibuka langsung oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah dan dihadiri berbagai pemangku kepentingan, mulai dari unsur pemerintah daerah, aparat penegak hukum, instansi vertikal, BUMN, perbankan, asosiasi angkutan, hingga operator perusahaan otobus se-Kalimantan Tengah.
Dalam rapat tersebut terungkap bahwa permasalahan utama yang dihadapi saat ini adalah kerap habisnya stok BBM subsidi jenis biosolar di sejumlah SPBU akibat praktik pelangsiran dan penyalahgunaan. Kondisi ini menyebabkan angkutan umum berizin terpaksa menggunakan BBM non-subsidi dengan harga yang jauh lebih tinggi.
Situasi tersebut berdampak pada meningkatnya biaya operasional transportasi dan berpotensi mendorong kenaikan tarif angkutan penumpang hingga 15–20 persen, sekaligus memicu tekanan inflasi daerah.
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah, Yulindra Dedy, menegaskan pemerintah daerah berkomitmen menjaga keberlangsungan layanan transportasi publik dan melindungi kepentingan masyarakat luas.
