“Saya harapkan aspek-aspek tersebut menjadi perhatian kita bersama, sebagai upaya kita semua dalam melakukan inventarisasi terhadap lahan-lahan pekebun sawit yang terindikasi dalam kawasan hutan, karena inti dari RAD PKSB adalah dalam rangka peningkatan produksi sawit dan peningkatan legalitas lahan para pekebun,” imbuhnya.
Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Perkebunan Rizky R Badjuri menyampaikan dalam laporannya bahwa workshop ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pendamping sawit rakyat dan pengurus kelembagaan organisasi petani sawit menuju kesiapan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO); serta menyelenggarakan pelatihan pendamping sertifikasi usaha (ISPO) pekebun kelapa sawit berbasis kompetensi.
Saat diwawancarai Tim MMC Kalteng, Leo mengatakan harus adanya sinergi antara Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota serta kementerian terkait agar Rencana Aksi Daerah ini bisa dikawal dengan serius.
“Sinergi ini kita harapkan bisa maksimal, sehingga masyarakat yang ada di sekitar perkebunan sawit secara signifikan bisa merasakan manfaat dari perkebunan berkelanjutan ini, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan mereka,” tuturnya.
