“Saya juga mengharapkan koordinasi, kerja sama, dan sinergi dengan BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dapat semakin baik lagi ke depan, untuk selalu memberikan bimbingan dan arahan kepada para pengelola keuangan di lingkungan Pemerintah Daerah se-Kalimantan Tengah, sehingga pada akhirnya Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah kita raih dapat terus dipertahankan, sehingga berdayaguna dan berhasil guna bagi kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah,” imbuhnya.
Sementara itu, anggota VI BPK RI Pius Lustrilanang menyampaikan dalam sambutannya bahwa BPK terus berupaya untuk meningkatkan peran sertanya dalam pembangunan nasional melalui pemeriksaan keuangan negara.
“Sesuai visi BPK dalam Rencana Strategis 2020-2024, BPK telah berperan aktif sebagai pendorong pengelolaan keuangan negara dalam mencapai tujuan negara melalui kegiatan-kegiatan yang berkualitas dan bermanfaat,” pungkasnya.
Lebih lanjut Pius Lustrilanang mengugkapkan bahwa dalam semester I tahun 2022, persentase tindak lanjut Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Kalteng telah mencapai 85,17% dan telah melampaui target yang hanya 76%.
“Artinya Provinsi Kalimantan Tengah sudah lumayan baik,” tutupnya.
