Palangka Raya, lintasberita1.com – Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Edy Pratowo menghadiri rapat koordinasi percepatan pemulihan ekonomi daerah guna meningkatkan pemanfaatan produk dalam negeri yang bisa dibanggakan di Indonesia. Rapat koordinasi tersebut dihadiri secara virtual pada Kamis (24 Februari 2022) di Aula Eka Hapakat Lantai III Kantor Gubernur Kalteng. Acara dilaksanakan secara online dan offline di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan.
Kegiatan Rakor dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dan dihadiri Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf)/ Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki, Wakil Menteri Kesehatan Dante Harbuwono, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Muhammad Yusuf Ateh, Kepala Badan Riset Inovasi Nasional Laksana Tri Handoko, Deputi Gubernur Bank Indonesia Doni Primanto Yuwono, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Abdullah Azwar Anas, Plt Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman serta para Pejabat lingkup Kementerian dan Lembaga.
Dalam rangka meningkatkan pembelian dan penggunaan produk lokal untuk menyukseskan program Proud Made in Indonesia yang bertemakan “Perkuatan Inisiasi Nyata Melalui Inovasi dan Sinergi untuk Pemulihan Ekonomi”, Luhut mewajibkan instansi pemerintah untuk membeli produk lokal khususnya UMKM, IKM dan produk pengrajin. Hal ini sejalan dengan inisiatif pemerintah Indonesia untuk meningkatkan pembelian dan penggunaan produk lokal.
Luhut Binsar Pandjaitan dalam paparannya menyampaikan, “Tujuan utamanya adalah untuk mendorong Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah membeli produk dalam negeri. Dengan pemerintah belanja produk dalam negeri, ini menunjukkan keberpihakan kita yang nyata. Selain itu hal ini dapat mendorong perekonomian di Indonesia,” tuturnya.
Menurut Luhut, terdapat tiga prinsip utama aksi afirmatif bagi pembelian produk dalam negeri. Belanja pemerintah wajib untuk Produk Dalam Negeri, termasuk belanja barang dan jasa.
“Jika ada impor, maka hal tersebut menjadi pengecualian dengan besaran impor maksimal 10%. Untuk kementerian dan lembaga yang mengusulkan impor harus menyampaikan kebijakan, program, dan langkah pengurangan impor sampai dengan 5% pada tahun 2023,” ucapnya.
Pada kesempatan yang sama, Sandiaga Uno menyampaikan bahwa Gerakan Nasional “Bangga Buatan Indonesia” (Gernas BBI) merupakan program terlengkap dan terlengkap bagi UMKM. Gernas BBI benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal pembiayaan dan digitalisasi. Selain itu, Sandiaga juga menjamin UKM/IKM/Pengrajin akan muncul di katalog dan toko elektronik. on line. Sementara itu, Wakil Gubernur Kalteng H. Edy Pratowo usai mengikuti rapat koordinasi mengatakan produk lokal dan produk dari produsen dalam negeri dapat dipasarkan dengan baik melalui e-catalog.
“Kita akan tunggu launching dari Bapak Presiden tentang pemanfaatan produk lokal atau produk dalam negeri itu menjadi kebutuhan untuk nasional,” ujarnya.
Edy menjelaskan, hal itu bukan hanya berlaku untuk nasional saja, tetapi berlaku juga untuk provinsi, kabupaten dan kota.
“Seperti yang dijelaskan tadi, nanti akan terbangun terstruktur melalui sistem e-Katalog. E-Katalog itulah yang menjadi panduan kita,” katanya.
Ia juga menyebut, marketplace yang ada di e-Market sudah bekerjasama dengan perbankan, sehingga memudahkan kita dalam bertransaksi.
“Kita sambut baik kegiatan yang digagas pemerintah pusat melalui pemanfaatan produk dalam negeri sebagai upaya kita untuk mencintai hasil karya anak negeri,” imbuhnya.
www.lintasberita1.com *#TIM#* (MMC)
