H. Edy Pratowo mengutarakan hal diatas perlu menjadi perhatian bersama karena capaian inflasi Kalteng berada pada posisi enam di tingkat Nasional, dan tertinggi di Kalimantan.
Edy meminta kepada Bupati/Wali Kota SOPD, dan TPID untuk segera mengoptimalkan penggunaan anggaran belanja tidak terduga dari APBD untuk mendukung upaya pengendalian inflasi daerah, perluas Kerjasama Antar Daerah (KAD) untuk mengurangi disparitas pasokan dan harga antar wilayah, mendorong optimalisasi subsidi biaya transportasi untuk membantu lalu lintas barang utamanya komoditas pangan strategis agar tidak terlalu terbebani biaya transportasi, mendorong produksi hortikultura untuk dapat mengurangi ketergantungan dari daerah lain, serta terus melakukan komunikasi yang efektif dan menghimbau kepada masyarakat untuk berbelanja secara bijak sehingga ekspektasi masyarakat dan pelaku usaha terkait kenaikan inflasi dapat terkendali dengan baik.
“Saya harapkan kepada TPID Provinsi untuk mengkaji opsi stabilisasi ke depan melalui pembentukan peran BUMD. Hal ini agar mempermudah upaya pemerintah daerah untuk menjaga kecukupan dan ketersediaan barang pangan pada harga yang terjangkau. Saya juga berharap kepada seluruh Bupati dan Wali Kota se-Kalimantan Tengah untuk memberi perhatian lebih pada upaya menjaga dan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah”, tuturnya.
Sekretaris Daerah Prov. Kalteng H. Nuryakin dalam laporannya menyampaikan tujuan digelarnya rapat TPID yakni mengoptimalisasikan fungsi TPID baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota dengan selalu memantau pergerakan harga dan terus berkoordinasi dengan seluruh stakeholders di seluruh Kalteng, sinkronisasi data terkait pengendalian inflasi daerah baik dari keterjangkauan harga pasar, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi yang efektif yang menjadi kunci utama dalam pengendalian inflasi baik ditingkat provinsi maupun ditingkat kabupaten/kota.
