Palangka Raya – www.lintasberita1.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus mematangkan pelaksanaan program strategis Kartu Huma Betang, yang menjadi salah satu program unggulan Gubernur Agustiar Sabran dan Wakil Gubernur Edy Pratowo.
Hal tersebut disampaikan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, Muhammad Reza Prabowo, dalam Rapat Koordinasi bersama seluruh Kepala Sekolah se-Kalimantan Tengah yang digelar secara daring melalui Zoom Meeting, Rabu (4/2/2026).
Reza Prabowo menjelaskan bahwa dalam program Kartu Huma Betang, Dinas Pendidikan mengampu dua strategi utama, yakni Program Sekolah Gratis dan Program Kuliah Gratis. Keduanya menjadi pilar penting untuk memastikan akses pendidikan yang adil dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Kalimantan Tengah.
Menurutnya, program Sekolah Gratis sejatinya telah berjalan sejak lama, khususnya bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu. Ia mengapresiasi sejumlah sekolah yang telah lebih dulu menggratiskan biaya pendidikan tanpa memungut BPP, meskipun masih terdapat kendala operasional.
Namun demikian, Reza mengakui bahwa seiring perjalanan waktu, terjadi penyesuaian kebijakan. Jika sebelumnya Sekolah Gratis dirancang 100 persen menyeluruh, kini difokuskan kepada peserta didik dari kalangan tidak mampu dan wilayah pedalaman, sebagai bentuk keadilan dan penyesuaian terhadap kemampuan fiskal daerah.
“Dari sebelumnya anggaran Dinas Pendidikan sebesar Rp2,3 triliun, sekarang menjadi sekitar Rp1,3 triliun. Artinya kita kekurangan hampir Rp1 triliun. Dengan kondisi ini, kita harus menyesuaikan skala prioritas,” ungkapnya.
Berdasarkan data terbaru, terdapat sekitar 37 ribu peserta didik tidak mampu yang menjadi sasaran Program Sekolah Gratis, termasuk penerima bantuan seragam. Dari jumlah tersebut, sekitar 17 ribu siswa telah padan dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) milik Kementerian Sosial. Meski demikian, sesuai arahan Gubernur, seluruh peserta didik yang telah terdata tetap akan mendapatkan bantuan.
Sebagai bentuk penyempurnaan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah akan menerapkan skema baru dengan membuka rekening bantuan atas nama peserta didik melalui Bank Kalteng. Skema ini dirancang agar bantuan benar-benar diterima langsung oleh siswa.
“Tahun 2026 kita alokasikan anggaran sekitar Rp53 miliar untuk Program Sekolah Gratis. Jika dibagi kepada 37 ribu siswa, maka setiap anak akan menerima sekitar Rp1,3 juta hingga Rp1,5 juta,” jelas Reza.
Dari total bantuan tersebut, sebesar Rp500 ribu akan ditransfer langsung ke rekening siswa sebagai uang saku, yang akan dicairkan dalam dua tahap, seperti pada momen hari besar keagamaan dan ulang tahun peserta didik. Skema ini dimaksudkan agar bantuan memiliki nilai emosional sekaligus membantu kebutuhan anak secara langsung.
Sementara itu, sekitar Rp1 juta sisanya akan dialokasikan khusus untuk pembelian perlengkapan sekolah. Dana ini hanya dapat dibelanjakan di merchant atau toko yang telah bekerja sama dengan Bank Kalteng, guna memastikan peruntukannya tepat sasaran.
Reza menegaskan pihaknya tengah merancang mekanisme terbaik bersama aparat penegak hukum dan pihak perbankan agar kebijakan ini tidak menimbulkan persoalan administratif bagi kepala sekolah di kemudian hari. Ia juga meminta para kepala sekolah mulai memetakan toko atau warung di sekitar sekolah yang menjual perlengkapan sekolah sebagai calon mitra.
“Harapannya, formulasi ini tidak hanya membantu peserta didik, tetapi juga menggerakkan perekonomian di sekitar sekolah. Kita ingin program ini berdampak luas, adil, dan benar-benar dirasakan manfaatnya,” tutupnya.
Skema ini nantinya akan diatur lebih lanjut melalui petunjuk teknis dan surat edaran Kepala Dinas, dan berlaku bagi sekolah negeri maupun swasta tanpa diskriminasi, selama peserta didik masuk dalam kategori tidak mampu dan telah terdata secara resmi. *#TIM#* www.lintasberita1.com
