Palangka Raya – lintasberita1.com – Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah H. Nuryakin memimpin Entry Meeting Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Rapat ini digelar di Ruang Rapat Bajakah Kantor Gubernur Kalteng. Selasa (21/2/2023).
SKPD ingin bekerja sama dengan BPKP untuk memaksimalkan sumber daya kami, tetapi kami harus mengikuti perintah pejabat pemerintah kami. Jika kami menerima permintaan data segera, kami tidak bisa menunggu persetujuan dari atasan kami. Ini tidak benar, dan hanya akan terjadi jika Pemprov Kalteng sudah memberikan persetujuannya. Sekda mengatakan, Inspektorat yang menjadi penghubung antara Pemprov Kalteng dengan BPKP dapat memberikan informasi yang akurat tentang evaluasi yang dilakukan BPKP.
Koordinator Investigasi BPKP dari BPKP Provinsi Kalimantan Tengah mengatakan, evaluasi akan berlanjut hingga Maret 2023. Ia mengatakan, BPKP akan fokus pada pelaksanaan reformasi pertanian, pengelolaan operasi pertambangan, peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN), dan pengelolaan anggaran pemilu. pada tahun 2016. Ini semua terkait dengan pelaksanaan amanat Presiden Indonesia yaitu mengutamakan agenda negara.
Suyadi menjelaskan, program Reforma Agraria bertujuan untuk memastikan kebijakan dan program pemerintah tepat sasaran, sehingga land reform dapat direncanakan dan dilaksanakan secara efektif. Program ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa target dan sasaran tercapai, dan setiap hambatan reformasi diidentifikasi dan diselesaikan. Terakhir, Suyadi mengatakan ingin mengetahui risiko yang terkait dengan pelaksanaan Reforma Agraria, agar risiko tersebut dapat diminimalkan.
Sekretaris daerah menyambut kami dan menawarkan untuk membantu kami dengan tugas kami. Kami juga meminta bantuan Anda untuk hal ini, serta bantuan dari departemen terkait. Kami membutuhkan data secepatnya jika tersedia, karena kami tidak punya banyak waktu.
Asisten Inspektur I dari Inspektorat Kalteng menyampaikan bahwa dengan Entry Meeting ini berarti Pemprov Kalteng sekarang terbuka untuk menerima penilaian dari BPKP, dan kami berharap dinas teknis reforma agraria dapat memberikan data seluas-luasnya seperti yang diminta. dari tim evaluasi.
Evaluasi ini dirancang untuk membantu kita memahami seberapa baik yang kita lakukan dalam memenuhi tujuan kita. Ini bisa menjadi panduan yang berguna untuk memastikan pekerjaan kita terus memenuhi harapan. Rapat tersebut dihadiri oleh penanggung jawab perangkat daerah untuk BPKP dan staf dari BPKP pusat provinsi.
