Perlu diketahui bahwa Reformasi Birokrasi Umum merupakan kegiatan wajib yang harus dilaksanakan pemerintah. Di sisi lain, Reformasi Birokrasi Tematik merupakan strategi baru dalam Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan tata kelola yang berdampak langsung pada masyarakat. Implementasi Reformasi Birokrasi Tematik akan berlanjut hingga tahun 2024, dengan empat tema utama yang diidentifikasi: pengentasan kemiskinan, promosi investasi, digitalisasi pemerintahan, dan pengutamaan agenda presiden. Perhatian segera diperlukan untuk menjawab prioritas presiden, termasuk meningkatkan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan mengendalikan inflasi.
Sementara itu, Inspektur Provinsi Saring dari Kalimantan Tengah menyatakan, dari sisi regulasi Reformasi Birokrasi, terdapat Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 30 Tahun 2023 yang fokus pada Peta Jalan Reformasi Birokrasi Tahun 2023-2024. Selain itu, pelaksanaan Reformasi Birokrasi juga melibatkan penyusunan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah khusus Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024.
Ditambahkannya, “Kami berharap dalam pertemuan ini dapat ditetapkan tujuan mengenai struktur proses itu sendiri kemudian capaian dan hasilnya.” Ia menyimpulkan dengan mengatakan, “Kepemimpinan pemerintah daerah, tapi harus ada komitmen kita semua untuk melaksanakannya.”
