Tito juga menyebut, inflasi nasional masih relatif terkendali yaitu 5,51 persen di akhir tahun, dimana sebelumnya inflasi pada bulan September 5,8 persen, bulan Oktober 5,7 persen, November 5,44 persen, dan Desember 5,5 persen. “Tahun ini BPS akan menambah 60 kabupaten sehingga ada 160 kabupaten/kota yang nantinya jadi sampel untuk inflasi angka nasional,” kata Tito.

Tito menegaskan agar Pemerintah Daerah harus turun ke lapangan untuk melihat langsung kondisi di lapangan. “Jangan hanya di belakang meja menerima laporan, tetapi harus cek langsung benar atau tidak datanya,” tutur Tito.

Sementara itu Wagub Edy Pratowo ketika dibincangi usai mengikuti Rakor mengungkapkan inflasi ini akan terus terjadi dan didominasi oleh komoditas beras. “Di bulan Maret-April kita akan menghadapi yang namanya bulan puasa dan Idulfitri, sementara kenaikan harga di bulan Januari ini terjadi karena kita menghadapi Imlek. Ini yang perlu kita jaga, mengantisipasi tiga bulan ke depan, tetapi ada juga langkah-langkah yang harus kita ambil, misal kita akan menghadapi panen di Maret-April, jadi kita harus mempersiapkan penguatan cadangan pangan Pemerintah Daerah untuk stabilitas harga di daerah, termasuk salah satunya menentukan penetapan harga Pemerintah Daerah,” imbuh Wagub.

Lebih lanjut Wagub menekankan harus adanya kerja sama antar daerah untuk memastikan bahwa ketersediaan stok pangan aman ke depannya. “Kita juga akan bekerja sama di lapangan baik dengan TNI, POLRI, Satgas Pangan, dalam rangka untuk menjaga stabilisasi harga, kita harus tetap melaksanakan gerakan untuk pasar penyeimbang, pasar murah, operasi pasar, terutama menghadapi bulan Ramadan dan Idulfitri. Dengan kerja sama yang baik, InsyaAllah penanganan inflasi di Kalimantan Tengah bisa terjaga,” pungkas Wagub.