“Menyikapi kondisi tersebut, Pemerintah Daerah harus hadir untuk memberikan rasa aman kepada seluruh masyarakat di Prov. Kalteng. Oleh karena itu, diperlukan peran, solidaritas, sinergisitas, dan keterpaduan antar unsur pemerintah, baik pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan juga Pemerintah Kabupaten/Kota, serta seluruh elemen masyarakat, salah satunya melalui upaya penanganan konflik sosial,” jelas Katma saat membacakan sambutan Sekretaris Daerah Prov. Kalteng Nuryakin.
Katma juga meminta kepada para peserta untuk mengumpulkan, mengoordinasikan, dan mengomunikasikan data serta informasi atau bahan keterangan lainnya mengenai potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ancaman, tantangan, halangan dan gangguan di daerah Kabupaten/Kota, dalam upaya menciptakan suasana yang kondusif untuk mewujudkan Kalteng Maju, Mandiri dan Adil untuk Kesejahteraan Segenap Masyarakat Menuju Kalteng Makin BERKAH.
Sementara itu, laporan Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Kalteng Akhmad Husain yang dibacakan oleh Kepala Bidang Kewaspadaan Penanganan Konflik Edy Yusuf menyampaikan maksud dan tujuan diselenggarakan Rakor dan Evaluasi RAD PKS se-Kalteng ini untuk menyamakan pemahaman dalam penyusunan naskah RAD-PKS tahun 2023 dan meningkatkan pencapaian target pelaporan dalam pelaksanaan RAD-PKS tahun 2022 pada tingkat Kabupaten/Kota serta tingkat Prov. Kalteng periode B.12.
