Jakarta – lintasberita1.com – Presiden Joko Widodo mengadakan rapat terbatas dengan jajarannya di Istana Merdeka, Jakarta. Presiden mengeluarkan instruksi untuk mempercepat penyusunan makalah penilaian dampak warisan terkait dengan administrasi tempat wisata Borobudur, Selasa(13/06/2023).
Usai rapat terbatas, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno menyatakan, arahan yang diberikan Presiden untuk mempercepat penyelesaian dokumen kajian dampak heritage yang telah disampaikan pada awal Maret tahun ini, bertujuan untuk mendapatkan persetujuan dari UNESCO.
Menparekraf menyatakan keinginan pemerintah untuk menjadikan Borobudur sebagai destinasi wisata budaya yang dapat memberikan efek positif dan jangka panjang, oleh karena itu hal tersebut harus diwujudkan.
Selain itu, Presiden menginstruksikan segera disusun Keputusan Presiden untuk membentuk satu organisasi atau badan yang bertanggung jawab mengelola kawasan wisata Borobudur. Daerah ini diharapkan menjadi tujuan prioritas utama dan harus dikembangkan sepenuhnya pada tahun 2024,” tambahnya.
Sandiaga berharap lima destinasi super prioritas pemerintah, termasuk Borobudur, segera rampung. Tujuannya untuk mempercepat pemulihan pariwisata Indonesia dan menarik 14 juta wisatawan mancanegara pada tahun 2024.
Ia melanjutkan, Borobudur berpotensi menjadi destinasi wisata spiritual yang mampu menampung lebih dari 20 juta wisatawan mancanegara di tahun-tahun mendatang, apalagi di ASEAN terdapat sekitar 42 juta umat Buddha.
Selain itu, diharapkan kawasan wisata Borobudur yang terhubung dengan berbagai lokasi lainnya akan menciptakan lapangan kerja. Menurut pembicara, pengembangan Balcondes dan desa wisata di sekitar Borobudur akan membantu terciptanya 4,4 juta lapangan kerja baru pada tahun 2024.
Direktur Utama InJourney, Dony Oskaria, menyatakan jajarannya akan melakukan beberapa tugas untuk mengelola Borobudur, hotspot pariwisata utama Indonesia. Salah satu tugas ini termasuk membangun otoritas manajemen terpusat.
Dia mengatakan, langkah pertama adalah membuat Keputusan Presiden yang menetapkan kewenangan tunggal untuk pengelolaan. Ia berharap dengan adanya kewenangan tunggal ini akan memudahkan pengelolaan dan promosi Borobudur ke mancanegara.
Dony menyatakan pihaknya akan melakukan kajian komprehensif terhadap masterplan Borobudur untuk memastikan pengelolaannya sebagai destinasi wisata tetap mengedepankan konservasi, spiritualitas, dan edukasi. *#TIM#* www.lintasberita1.com
