MAGELANG – www.lintasberita1.com – Sebanyak 478 pimpinan parlemen daerah dari seluruh Indonesia mengikuti agenda strategis di Akademi Militer pada 15–19 April 2026.
Kegiatan bertajuk retret Ketua DPRD se-Indonesia ini bertujuan menyelaraskan visi pembangunan nasional sekaligus memperkuat integritas kepemimpinan di tingkat daerah.
Wakil Ketua II DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), M. Ansyari, yang hadir mewakili unsur pimpinan DPRD Kalteng, menilai forum ini sangat krusial, terutama sebagai wadah untuk bertukar gagasan mengenai tata kelola pemerintahan.
Menurutnya, peran legislatif sangat vital dalam mengawal program pembangunan agar benar-benar tepat sasaran bagi masyarakat.
Ansyari menekankan, materi yang didapatkan selama kegiatan, mulai dari wawasan kebangsaan hingga kepemimpinan, memiliki nilai strategis untuk memastikan program pemerintah pusat berjalan selaras di daerah.
Hal ini dinilai penting guna menghindari terjadinya tumpang tindih kebijakan yang kerap menghambat efektivitas pembangunan.
“Momentum ini sangat positif untuk memperkuat komunikasi antardaerah. Kita ingin memastikan pelaksanaan program di daerah benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (18/4/2026).
Ia menambahkan, kegiatan retret juga bernilai strategis dalam memperkuat peran pimpinan DPRD Kalteng dalam memastikan keselarasan program pembangunan.
“Dengan begitu tidak terjadi tumpang tindih kebijakan, sehingga program pembangunan dapat lebih efektif dalam menjawab kebutuhan masyarakat,” sebutnya.
Sebagai informasi, kegiatan yang diinisiasi oleh Lembaga Ketahanan Nasional melalui program Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) ini juga menjadi instrumen untuk mengawal target besar pemerintah pusat.
Gubernur Lemhannas, Ace Hasan Syadzily, menjelaskan bahwa pembekalan ini dirancang untuk mencetak pemimpin daerah berkarakter negarawan yang mampu mengimplementasikan Asta Cita demi menyongsong Indonesia Emas 2045.
“Diharapkan, setelah mengikuti seluruh rangkaian pembekalan, para pimpinan legislatif dapat membawa semangat baru dalam menjalankan tugas pengawasan. Sinergi yang kuat antara pihak eksekutif dan legislatif menjadi kunci utama dalam mempercepat kemajuan daerah serta mendukung stabilitas nasional secara berkelanjutan,” tutupnya. *#TIM#* www.lintasberita1.com
