Kabupaten Kotawaringin Barat, menduduki posisi tertinggi dalam TLRHP dengan capaian 98 persen, posisi kedua Kotawaringin Timur 94 persen.
Sementara posisi terbawah ada Kabupaten Barito Selatan 74 persen dan posisi terbawah kedua Provinsi Kalteng 77 persen.
“Untuk TLRP secara keseluruhan di Kalteng sudah sesuai rekomendasi nasional,” tutur Agus Priyono.
Namun dirinya meminta, kepada setiap wilayah agar terus meningkatkan TLRHP dan memberikan laporan Keuangan lebih cepat tahun besok di Februari 2023.
“Saya harap kita bisa lebih cepat menyerahkan laporan keuangan tahun besok di Februari, karena kalau daerah lain bisa kita juga bisa,” pungkasnya.
Untuk rencana pengadilan laporan Keuangan setiap wilayah dijadwalkan 60 hari.
Sementara itu, Provinsi Kalteng yang diwakilkan PJ Sekda Nuryakin menyampaikan, total APBD Tahun 2021 pada masing-masing entitas pelaporan di dalam LHP pemprov kalteng.
Anggaran pendapatan berkisar, sebesar Rp 4,7 triliun lebih dengan realisasi sebesar Rp 5,1 triliun lebih dan kedua, anggaran Belanja sebesar Rp 4,9 triliun dengan realisasi sebesar Rp 4,5 triliun, Lebih lanjut, untuk masing-masing realisasi pendapatan dan belanja serta pengakuan akun-akun akrual.
