“Kolaborasi dan sinergi lintas sektor harus terus diperkuat melalui pertukaran data dan koordinasi yang intensif sehingga sistem pengawasan dapat berjalan lebih optimal serta mampu merespons setiap potensi pelanggaran secara cepat dan tepat. PKS ini harus ditindaklanjuti melalui rencana aksi yang komprehensif,” tegasnya.
Terbangunnya sinergi dan kolaborasi antarinstansi diharapkan mampu meningkatkan kualitas ekosistem perairan Kalimantan Tengah, memperkuat pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang bertanggung jawab, serta mendorong peningkatan kesejahteraan nelayan.
Upaya tersebut sejalan dengan visi dan misi Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran dalam mewujudkan pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan, berkeadilan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat pesisir.
Kepala Bidang PSDKP Dislutkan Prov. Kalteng, Flederyck yang turut mendampingi Kepala Dislutkan menjelaskan bahwa ruang lingkup kerja sama meliputi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, penanganan pelanggaran, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, sosialisasi dan diseminasi peraturan perundang-undangan, pertukaran data dan informasi, penggunaan infrastruktur dan sarana, hingga dukungan teknis lainnya dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.
