PALANGKA RAYA – www.lintasberita1.com – Pembahasan rancangan perubahan Kebijakan Umum APBD (KUPA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 di DPRD Kalimantan Tengah memanas.
Anggota DPRD Kalteng, Ampera A.Y. Mebas, memilih meninggalkan ruang rapat (walk out) pada Selasa (28/7/2026) setelah menyampaikan kekecewaan terhadap kehadiran Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam pembahasan anggaran.
Ampera menilai Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah belum menunjukkan keseriusan dalam pembahasan arah kebijakan anggaran daerah. Ia menyoroti sejumlah pejabat yang dinilai memiliki kewenangan justru tidak hadir langsung dan hanya diwakili.
“Tim TAPD itu tidak serius. Yang hadir banyak yang mewakili,” tegas Ampera kepada wartawan usai meninggalkan ruang rapat, Selasa (28/7/2026) sore.
Menurut politikus PDI Perjuangan tersebut, kondisi serupa telah berlangsung selama dua hari pembahasan. Hal itu dinilai menyulitkan DPRD untuk mendapatkan penjelasan secara langsung dari pejabat yang memiliki kewenangan terkait materi anggaran.
“Sudah dua hari seperti ini terus. Katanya mau membahas anggaran, tapi yang hadir hanya perwakilan. Bagaimana pembahasannya bisa maksimal?” ujarnya.
Ampera juga menyoroti minimnya kehadiran sejumlah pejabat organisasi perangkat daerah (OPD) yang berkaitan langsung dengan materi pembahasan.
Menurutnya, dalam pembahasan tersebut lebih banyak unsur pengelola keuangan daerah yang hadir, sementara sejumlah kepala perangkat daerah yang memiliki kewenangan terhadap program dan kebijakan anggaran tidak terlihat mengikuti rapat secara langsung.
Ia menilai kondisi tersebut dapat memengaruhi efektivitas pembahasan KUPA-PPAS 2027. Sebab, forum pembahasan anggaran membutuhkan penjelasan langsung dari pejabat yang memahami program sekaligus memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan.
“Ini pembahasan KUPA-PPAS 2027, bukan agenda biasa. Kalau yang datang hanya mewakili, bagaimana keputusan strategis bisa dibahas secara serius?” katanya.
Ampera menegaskan DPRD memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap anggaran yang disusun pemerintah daerah benar-benar tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Karena itu, menurutnya, pembahasan anggaran semestinya dilakukan secara serius dan melibatkan pejabat yang memiliki kewenangan, bukan hanya perwakilan yang sebatas menyampaikan informasi.
Aksi walk out tersebut menjadi bentuk protes Ampera terhadap pola pembahasan yang dinilainya belum maksimal. Ia berharap pemerintah daerah dapat memberikan perhatian lebih serius terhadap proses pembahasan anggaran bersama DPRD.
Ampera berharap pada agenda berikutnya seluruh unsur TAPD dan pejabat terkait dapat hadir secara lengkap. Dengan demikian, pembahasan KUPA-PPAS Tahun Anggaran 2027 dapat berjalan lebih efektif dan menghasilkan kebijakan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan serta kepentingan masyarakat Kalimantan Tengah. *#TIM#* www.lintasberita1.com
