PALANGKA RAYA – www.lintasberita1.com – Pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah Kalimantan Tengah (Kalteng) mendapat sorotan DPRD Kalteng. Kondisi tersebut dinilai mengganggu aktivitas masyarakat, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang mengandalkan pasokan listrik dalam menjalankan kegiatan usaha.
Wakil Ketua III DPRD Kalteng, Junaidi, mengatakan pihaknya tidak sependapat apabila masyarakat Kalteng masih harus terdampak pemadaman bergilir.
“Lembaga kami tidak sependapat dengan kebijakan PLN yang memasukkan Kalimantan Tengah dalam skema pemadaman bergilir. Hal ini membuat masyarakat Kalteng merasa dirugikan,” kata Junaidi, Sabtu (8/8/2026).
Menurut Junaidi, Kalteng memiliki sejumlah pembangkit listrik dengan kapasitas yang cukup besar. Ia menyebut total kapasitas sejumlah pembangkit di daerah tersebut mencapai lebih dari 600 megawatt (MW), sedangkan kebutuhan listrik saat beban puncak di Kalteng berada di kisaran 190 MW.
Atas kondisi tersebut, ia mempertanyakan kebijakan pemadaman bergilir yang turut berdampak pada masyarakat Kalteng.
“Kalau memang ada kekurangan pasokan di wilayah lain yang menerima suplai listrik dari Kalimantan Tengah, jangan sampai penyelesaiannya justru dibebankan kepada masyarakat Kalteng melalui pemadaman bergilir,” tegasnya.
Junaidi menilai pemadaman listrik tidak hanya berdampak pada aktivitas rumah tangga, tetapi juga berpotensi mengganggu keberlangsungan dunia usaha.
UMKM menjadi salah satu sektor yang dinilai cukup rentan terdampak karena sebagian kegiatan produksi dan pelayanan menggunakan peralatan yang membutuhkan pasokan listrik secara terus-menerus.
Pemadaman yang berlangsung tanpa kepastian waktu, menurutnya, dapat menghambat proses produksi hingga menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha.
“Yang kami harapkan adalah adanya solusi yang adil. Masyarakat membutuhkan kepastian pasokan listrik, terutama pelaku usaha yang kegiatan sehari-harinya sangat bergantung pada listrik,” ujarnya.
Junaidi berharap pihak terkait dapat mencari solusi agar kebutuhan listrik masyarakat tetap terpenuhi tanpa menimbulkan beban yang tidak proporsional bagi daerah maupun pelaku usaha.
Menurutnya, kepastian pasokan listrik menjadi bagian penting dalam mendukung aktivitas masyarakat dan menjaga keberlangsungan perekonomian daerah. *#TIM#* www.lintasberita1.com
