Palangka Raya – www.lintasberita1.com – Ketua Komisi I DPRD Kalimantan Tengah, Muhajirin, berharap kebijakan efisiensi anggaran tidak berdampak pada tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
Menurutnya, kondisi efisiensi anggaran saat ini merupakan dampak dari situasi keuangan nasional yang turut mempengaruhi daerah, termasuk Kalimantan Tengah.
“Memang kondisi keuangan saat ini terjadi secara nasional, dan langkah yang diambil pemerintah daerah tentu melalui berbagai pertimbangan. Kami sebagai wakil rakyat menyampaikan aspirasi atas situasi tersebut,” ujarnya, Selasa (31/3/2026).
Ia menjelaskan, kebijakan pembatasan belanja pegawai maksimal 30 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memberikan dampak luas, termasuk terhadap kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
“Kebijakan tersebut berdampak pada berbagai sektor, dan dirasakan langsung oleh perangkat daerah,” tambahnya.
Muhajirin juga menyoroti kondisi pegawai di tingkat bawah, baik P3K maupun ASN, yang turut merasakan dampak dari kebijakan tersebut.
“Tidak sedikit pegawai yang mengalami tekanan ekonomi, bahkan ada yang harus mengambil pinjaman untuk memenuhi kebutuhan hidup,” ungkapnya.
Ia berharap kondisi tersebut tidak berlangsung lama dan dapat segera membaik, sehingga tekanan terhadap para pegawai dapat berkurang.
“Kami berharap situasi ini segera pulih agar beban yang dirasakan para pekerja bisa berkurang,” katanya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa DPRD akan terus memperjuangkan agar kebijakan efisiensi tidak merugikan tenaga P3K.
“Pada prinsipnya, kami berharap kebijakan efisiensi ini tidak sampai mengorbankan tenaga P3K, dan hal tersebut akan terus kami perjuangkan,” tegasnya. *#TIM#* www.lintasberita1.com
