PALANGKA RAYA- www.lintasberita1.com – Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Lohing Simon, menegaskan bahwa proyek-proyek infrastruktur yang direncanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalteng tetap akan berjalan, meskipun terdapat keterbatasan anggaran dalam perubahan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) tahun 2025.
Hal tersebut disampaikan usai Rapat Kerja Komisi IV DPRD Kalteng bersama Dinas PUPR Kalteng yang membahas pagu anggaran dan pelaksanaan sejumlah proyek infrastruktur jalan, Rabu (25/6/2025).
“Kita sudah bahas bersama PUPR. Tidak ada perubahan pada angka pagu anggaran, tidak bertambah, tidak berkurang, dan tidak ada pergeseran,” jelas Lohing.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kalteng itu juga mengungkapkan bahwa meski proyek tetap berjalan, ada beberapa pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan pembayarannya pada tahun anggaran ini. Untuk mengatasi hal tersebut, DPRD dan Dinas PUPR menyepakati mekanisme pelaksanaan fisik oleh kontraktor dengan sistem pembayaran tunda yang akan dialokasikan dalam APBD tahun berikutnya.
“Silakan bagi kontraktor yang menyanggupi menyelesaikan fisik, tapi pembayarannya kekurangan dianggarkan untuk tahun depan. Ini sudah kita sepakati bersama,” ujarnya.
Dari total 44 paket proyek infrastruktur jalan, Lohing menyebut hanya sekitar 20 persen yang dapat dilanjutkan dengan sistem pembayaran tunda, sementara sisanya akan diselesaikan sesuai anggaran yang tersedia saat ini.
“Artinya hanya 20 persen yang siap melanjutkan fisik tahun ini dan dibayarkan tahun depan. Sisanya, sekitar 80 persen, hanya akan menyelesaikan sesuai besaran anggaran yang tersedia saat ini,” ungkapnya.
Meski demikian, DPRD memastikan bahwa proyek-proyek prioritas yang telah direncanakan tetap dilaksanakan secara optimal.
“Apa yang sudah tertuang di dalam rencana kerja PUPR Kalteng itu kita bahas dan kita pastikan tetap berjalan sesuai kesanggupan dan efisiensi yang ada,” pungkasnya. *#TIM#* www.lintasberita1.com
