JAKARTA – www.lintasberita1.com – Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Jakarta, Kamis (3/9/2026), dalam rangka memperkuat pengembangan sektor kelautan dan perikanan serta mendorong peningkatan nilai ekonomi potensi lokal daerah.
Kunker tersebut dipimpin Ketua Komisi II DPRD Kalteng, Hj. Siti Nafsiah, S.Ag., M.Si., dengan agenda studi komparasi mengenai pengelolaan rantai distribusi, hilirisasi, dan pemasaran hasil perikanan. Rombongan Komisi II diterima jajaran Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI.
Dalam pertemuan tersebut, Komisi II membahas berbagai strategi pemerintah dalam memperkuat tata kelola distribusi dan pemasaran hasil perikanan. Pembahasan dinilai relevan dengan kondisi Kalteng yang memiliki potensi perikanan tangkap di wilayah pesisir serta perikanan budidaya yang didukung keberadaan sungai-sungai besar.
Salah satu perhatian utama adalah persoalan distribusi dari sentra produksi menuju pasar. Biaya logistik, ketersediaan fasilitas rantai dingin (cold chain), serta akses pemasaran menjadi sejumlah aspek yang perlu diperkuat agar hasil perikanan dapat dipasarkan dengan kualitas dan nilai ekonomi yang lebih baik.
Melalui studi komparasi tersebut, Komisi II menggali informasi mengenai regulasi, program pemerintah, serta model tata kelola yang dikembangkan Ditjen PDSPKP KKP RI. Informasi tersebut selanjutnya diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan pembangunan sektor perikanan di Kalimantan Tengah.
Dalam diskusi, sejumlah aspek strategis turut menjadi perhatian, di antaranya penguatan infrastruktur rantai dingin berupa cold storage, pabrik es, dan sarana transportasi berpendingin. Infrastruktur tersebut diperlukan untuk menjaga mutu dan kesegaran produk perikanan sejak dari sentra produksi hingga sampai kepada konsumen.
Selain itu, Komisi II menyoroti pentingnya peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi. Pelaku usaha, termasuk UMKM perikanan, didorong untuk mengembangkan produk olahan sehingga tidak hanya bergantung pada penjualan hasil tangkapan atau produksi dalam bentuk bahan mentah.
Penguatan akses pasar juga menjadi bagian dari pembahasan. Pemanfaatan teknologi digital untuk pemasaran serta pengembangan kemitraan antara koperasi nelayan dan pembudidaya dengan pelaku industri maupun jaringan ritel menjadi salah satu pendekatan yang dapat dikembangkan untuk memperluas pasar produk perikanan daerah.
Aspek standardisasi dan sertifikasi produk turut menjadi perhatian. Fasilitasi pemenuhan standar pengolahan serta sertifikasi yang diperlukan dinilai penting untuk meningkatkan kepercayaan konsumen sekaligus membuka peluang pemasaran produk perikanan Kalteng ke pasar yang lebih luas.
Ketua Komisi II DPRD Kalteng, Hj. Siti Nafsiah, mengatakan hasil kunjungan kerja tersebut akan menjadi bahan evaluasi dan masukan dalam pembahasan arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah, khususnya pada sektor kelautan dan perikanan.
Menurutnya, pengembangan hilirisasi membutuhkan dukungan yang terintegrasi antara regulasi, penganggaran, infrastruktur, pendampingan teknis, serta penguatan kapasitas pelaku usaha. Karena itu, koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat menjadi bagian penting dalam mendorong pengembangan sektor tersebut.
Komisi II DPRD Kalteng selanjutnya akan membawa hasil studi komparasi tersebut sebagai bahan pembahasan bersama Pemerintah Provinsi Kalteng dan perangkat daerah teknis. Upaya tersebut diarahkan untuk memperkuat tata kelola distribusi, pemasaran, serta pengolahan hasil perikanan secara berkelanjutan.
Dengan penguatan rantai distribusi dan hilirisasi, pengembangan sektor perikanan diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah produk lokal, memperluas akses pasar, serta membuka peluang usaha bagi nelayan, pembudidaya, dan pelaku UMKM pengolahan hasil perikanan di Kalimantan Tengah. *#TIM#* www.lintasberita1.com
