Kuala Kapuas – www.lintasberita1.com – Kisah perjuangan siswa dalam mengakses bantuan pendidikan kembali mencuat saat kunjungan jajaran Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di SMAN 2 Kuala Kapuas.
Salah satu siswi kelas XII-C, Sylvia Agustina Pratiwi, menyampaikan langsung kondisi keluarganya yang berharap dapat memperoleh bantuan KIP Kuliah.
Sylvia mengungkapkan dirinya berasal dari keluarga sederhana, dengan orang tua yang berprofesi sebagai penjual jamu dalam sektor UMKM. Ia juga merupakan anak tunggal dengan keterbatasan ekonomi.
“Saya dari keluarga sederhana, orang tua berjualan jamu. Saya sudah mencoba mengurus dari awal kelas XII, tapi masih masuk desil 6 sampai 10. Padahal kondisi kami sebenarnya berharap bisa masuk desil 1 sampai 5,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, pengajuan bantuan telah dilakukan melalui pihak kecamatan sejak awal, namun hasil pendataan kesejahteraan belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil keluarganya. Karena itu, ia berharap adanya peninjauan ulang agar dapat memperoleh akses bantuan pendidikan yang lebih tepat sasaran.
Menanggapi hal tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Kalimantan Tengah, Muhammad Reza Prabowo, menyatakan akan mendorong perbaikan data agar siswa dengan kondisi serupa dapat memperoleh haknya.
Menurutnya, klasifikasi desil sangat menentukan peluang siswa dalam mendapatkan bantuan seperti KIP Kuliah. Oleh karena itu, penyesuaian data menjadi langkah penting agar bantuan benar-benar diterima oleh mereka yang membutuhkan.
“Supaya nanti saat kuliah bisa mendapatkan keringanan melalui KIP Kuliah, kita dorong agar bisa masuk desil 1 sampai 5. Adik ini merupakan salah satu potret dari banyak siswa lain yang mungkin memiliki kondisi serupa,” ujarnya.
Ia menambahkan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik dan Dinas Sosial untuk memastikan validitas data kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi calon mahasiswa dari keluarga kurang mampu.
Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat akurasi data terpadu sehingga kebijakan bantuan pendidikan dapat berjalan lebih tepat sasaran dan berkeadilan.
Kasus yang dialami Sylvia menjadi gambaran bahwa masih terdapat tantangan dalam proses pendataan sosial di lapangan. Pemerintah pun diharapkan terus melakukan pembenahan agar tidak ada lagi siswa yang terhambat melanjutkan pendidikan hanya karena kendala administratif.
Dengan adanya perhatian langsung dari pemerintah daerah, diharapkan semakin banyak siswa dari keluarga sederhana dapat mengakses pendidikan tinggi melalui program KIP Kuliah, sekaligus membuka jalan menuju masa depan yang lebih baik. *#TIM#* www.lintasberita1.com
