Palangka Raya, lintasberita1.com – Indikasi politik uang masih rentan terjadi, termasuk di wilayah Kalteng. Oleh karena itu, sangat diperlukan adanya peran dari seluruh pihak serta stakeholder untuk terlibat dalam proses pengawasan maupun pelaksanaan pemilu.
Ketua Komisi I DPRD Kalteng, Yohannes Freddy Ering meminta khususnya kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) agar dapat memperketat pengawasan pemilu terutama terhadap politik uang, Jumat, 3 Maret 2023.
“Kami sangat mengharapkan, KPU maupun Bawaslu bisa menekan seminimal mungkin terjadinya atau indikasi politik uang, baik dari calon legislatif, calon kepala daerah, maupun masyarakat yang notabene meruoakan pemilih,” ucapnya.
Oleh sebab itu, pengetatan pengawasan menjadi keharusan supaya praktik politik uang tidak kerap terulang di wilayah Kalteng, dan agar wakil rakyat yang terpilih untuk duduk di kursi kepemimpinan merupakan orang-orang yang berkualitas.
“Politik uang ini bukan rahasia umum lagi dan itu terus berulang ketika pelaksanaan pemilu. Kalaupun tidak bisa hilang sekarang ini, paling tidak bisa ditekan untuk menciptakan politik yang bersih di Kalteng dan mereka yang terpilihpun memang berkualitas menjalankan program pro rakyat,” pungkasnya.
www.lintasberita1.com *#TIM#*
