Palangka Raya – www.lintasberita1.com – Belakangan ini, bergulirnya program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) menuai dukungan sekaligus kritik dari berbagai pemangku kepentingan. Banyak pihak menilai kebijakan Tapera yang diteken Presiden Jokowi pada 20 Mei 2024 lalu kurang tepat.
Ketua Komisi I DPRD Kalimantan Tengah, Yohannes Freddy Ering, menyampaikan permintaan agar kebijakan ini dikaji dan dievaluasi terlebih dahulu.
“Seperti dilakukan survei dan sosialisasi langsung kepada masyarakat dan setelah itu baru dinilai apakah kebijakan itu baik atau tidak untuk masyarakat,” ujarnya, Selasa (25/06/2024).
Namun, menurutnya wacana tersebut tidak sepenuhnya keliru, hanya saja banyak pihak yang tidak setuju.
“Namun yang paling penting lagi adanya potongan 3 persen itu ya. Walaupun mungkin terlihat kecil tapi sangat terasa buat ASN ya, alangkah baiknya dikaji lagi,” ungkapnya.
Freddy juga menekankan pentingnya adanya pedoman yang jelas dalam pengelolaan Tapera, khususnya bagi para pelaku Kredit Pemilikan Rumah (KPR).
“Ini kan jelas membuat sebagian besar kalangan menolak. Kendati demikian, kita juga tetap mengikuti arah pembahasan dari pusat di mana ada kemungkinan pemerintah menunda atau menangguhkan peluncuran Tapera ini ya,” tuturnya.
Fraksi PDIP DPRD menyatakan bahwa partainya mendukung program-program yang digagas pemerintah pusat.
Namun, pengelolaan program itu sendiri perlu diperhatikan terlebih dahulu agar nantinya dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat.
Dia berharap pemerintah lebih cermat lagi dengan mengikutsertakan masukan langsung dari masyarakat.
“Semua kebijakan pemerintah pusat pasti kita dukung, selama tidak menuai pro dan kontra,” tutupnya. *#TIM#* www.lintasberita1.com
