Jakarta – www.lintasberita1.com – Kepala Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) dan Project Commission Manager (SDGs SSTC) Tahap II GIZ Indonesia pada Selasa, (17/09/2024), di Gedung Bappenas RI, Jakarta.
Penandatanganan dilakukan oleh Leonard S. Ampung, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan (Bappedalitbang) Provinsi Kalimantan Tengah; Pungkas Bahjuri Ali, Staf Ahli Menteri Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; dan Zulhazmi, Project Commission Manager Proyek Kerja Sama Pembangunan Indonesia-Jerman (SDGs SSTC) Tahap II GIZ Indonesia. PKS menjabarkan pelaksanaan proyek ini yang difokuskan pada penguatan kapasitas perencanaan kebijakan terkait Agenda 2030 di Indonesia dan Kawasan Selatan (SDGs SSTC) Tahap II.
Pada kesempatan tersebut, Kepala Bappedalitbang menyampaikan bahwa Kalimantan Tengah menjadi salah satu provinsi yang dipilih sebagai pilot project bersama lima provinsi dan delapan kabupaten lainnya.
Beliau menyampaikan bahwa PKS ini bertujuan untuk meningkatkan sinergi dan kerja sama dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dengan memanfaatkan sumber daya, kemampuan, dan potensi masing-masing pihak secara optimal. Tujuannya adalah untuk saling mendukung, melengkapi, dan memperkuat dalam mencapai tujuan bersama yang selaras dengan visi, misi, dan peran masing-masing pihak secara berkelanjutan.
Pada tahap ini, fokus dukungan proyek akan diarahkan pada pelaksanaan Kemitraan Multipihak (MSP) yang berpegang pada prinsip tidak meninggalkan siapa pun (LNOB) dan bertujuan untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 5, yang berkaitan dengan kesetaraan gender dan inklusi sosial dalam setiap topik MSP yang disepakati berdasarkan prioritas pembangunan masing-masing daerah.
“Dukungan untuk memperkuat kapasitas pengelolaan data dan pengetahuan SDG, yang diakui sebagai tulang punggung pelaksanaan SDG, akan terus diberikan melalui proyek untuk pelaksanaan pengelolaan SDG yang tepat di daerah percontohan. Bentuk dukungan akan diberikan sesuai dengan kebutuhan yang timbul di setiap daerah percontohan,” kata Bapak Leonard.
Pada kesempatan yang sama, Leonard menyebutkan bahwa tujuan PKS ini adalah untuk meningkatkan dan memperkuat kapasitas pemerintah daerah percontohan dalam mengelola pelaksanaan capaian SDG yang berkontribusi pada tujuan pembangunan prioritas daerah percontohan. Hal ini meliputi: menyelaraskan agenda SDG dengan prioritas pembangunan daerah; mengelola data dan pengetahuan SDG; melaksanakan kemitraan multipihak yang mempromosikan kesetaraan gender dan inklusi sosial (GESI); Melaksanakan program advokasi dan kolaborasi yang mendukung agenda pembangunan daerah dan SDGs, yang meliputi pemanfaatan data, informasi, dan jaringan dari berbagai pihak; meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di bidang SDGs melalui berbagai inisiatif seperti sharing session, focus group discussion (FGD), workshop, pelatihan, dan seminar untuk mendukung agenda pembangunan nasional; dan mempublikasikan kegiatan implementasi sesuai kesepakatan para pihak terkait.
“Kami berharap kolaborasi ini dapat membantu Kalimantan Tengah dalam meningkatkan kualitas perencanaan berkelanjutan dan pembangunan daerah yang lebih baik,” tutup Leonard. *#TIM#* www.lintasberita1.com
