“Tugas kita tahun ini adalah menyelesaikan tanggungan pemerintah provinsi yang sebelumnya sekitar 3.060 penerima. Setelah dikurangi yang lulus, berhenti, dan sebagainya, tersisa sekitar 2.500 lebih yang menjadi tanggungan kita. Semua itu akan diselesaikan dengan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah,” jelasnya.
Reza mengakui kemampuan fiskal daerah saat ini tidak sekuat beberapa tahun sebelumnya akibat kebijakan efisiensi anggaran. Namun, menurutnya, kondisi tersebut tidak mengurangi komitmen pemerintah daerah untuk tetap membuka akses pendidikan bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
“Kalau kemampuan keuangan daerah mampu, Gubernur Kalteng punya keinginan yang sangat besar. Bahkan kalau bisa, penerimanya lebih banyak lagi. Tetapi kondisi kemampuan daerah kita sekarang tidak seperti dulu karena adanya efisiensi, sehingga kita harus menyesuaikan dengan kondisi keuangan daerah,” katanya.
Karena itu, pemerintah akan menerapkan skala prioritas agar bantuan pendidikan tepat sasaran. Seluruh calon penerima akan melalui proses verifikasi dan validasi untuk memastikan bantuan diberikan kepada masyarakat yang benar-benar berhak.
“Mau tidak mau kita harus bersabar, tetapi skala prioritas tetap harus dilakukan. Yang memang betul-betul tidak mampu harus bisa kuliah. Jangan sampai mereka tidak bisa kuliah,” tegasnya.
