Palangka Raya – www.lintasberita1.com – Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Saring membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengawasan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) di Lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah pada Senin, 4 September 2023 di Gedung Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah Aula. Event ini akan berlangsung dalam rentang waktu dua hari, tepatnya pada tanggal 4 hingga 5 September 2023.
Tujuan pelaksanaan Bimtek adalah untuk menilai apakah dokumen perencanaan dan penganggaran yang dibuat oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah memuat keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam mengakses, mengambil manfaat, dan menikmati hasil pembangunan, serta memastikan kesetaraan dan peluang.
Inspektur Daerah Provinsi Kalteng Saring saat membuka acara menyampaikan bahwa pengarusutamaan gender (PUG) merupakan strategi yang bertujuan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Hal ini dicapai dengan merumuskan kebijakan dan melaksanakan program kegiatan yang mempertimbangkan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan tantangan yang dihadapi baik perempuan maupun laki-laki.
“Isu gender merupakan salah satu isu utama yang harus menjadi perhatian kita semua. “Selanjutnya, akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat terhadap program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan penduduknya harus dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan,” ujarnya.
Dalam Permendagri Nomor 84 Tahun 2022 yang memberikan pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023 disebutkan bahwa pemerintah daerah memasukkan anggaran pengawasan dalam APBD untuk menunjang program, kegiatan, dan subkegiatan pembinaan dan pengawasan. Salah satunya mencakup pemantauan perencanaan dan penganggaran berbasis gender.
“Pembangunan yang responsif gender tentu tidak akan tercapai jika tidak dimulai dari proses perencanaan dan penganggaran yang responsif gender.” Sesuai pedoman yang dikeluarkan Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional, kita harus memahami proses perencanaan dan penganggaran yang responsif gender dan menjadi permasalahan yang menjadi perhatian kita bersama. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia,” jelas Salin.
Dalam kesempatan yang sama, Fakih Usman, narasumber dari Inspektorat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (KemenPPPA RI), menjelaskan bahwa konsep Pengembangan Sumber Daya Manusia dapat ditelusuri dari paragraf keempat Undang-undang. Pembukaan UUD 1945. Ayat ini menyatakan komitmen Pemerintah untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan kesempatan yang sama bagi semua individu, tanpa memandang gender, untuk berpartisipasi dan memperoleh manfaat dari upaya pembangunan nasional.
Selain itu, Fakih Usman juga membahas bagaimana Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) mengukur Kualitas Hidup Sumber Daya Manusia dan menggambarkan kemajuan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di Indonesia, dengan fokus khusus di Provinsi Kalimantan Tengah.
Dijelaskannya, terdapat kesenjangan sebesar 8,47 antara IPM laki-laki dan perempuan di Provinsi Kalimantan Tengah, dengan IPM laki-laki sebesar 75,53 dan IPM perempuan sebesar 67,06. Hal ini menyiratkan bahwa perlu adanya perbaikan dalam pembangunan gender, khususnya pada IPM perempuan, untuk mencapai keseimbangan.
Ia menyatakan, pengawasan terhadap PUG secara keseluruhan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan dan pelembagaan PUG. Bentuk pengawasan ini berperan penting dalam memperkuat pelaksanaan PUG dengan memaksimalkan peran Inspektorat sebagai lembaga pengawasan.
Ia menambahkan, ruang lingkup pengawasan PUG/PPRG antara lain memastikan tercapainya indikator kinerja keluaran terkait isu gender yang berkontribusi terhadap kesetaraan dan keadilan gender.
Turut hadir dalam kegiatan ini antara lain Fajar Sigit Dwi Pamungkas, Auditor Terampil dari Inspektorat Kementerian PPPA, Chandra Fuji Asmara, Kepala Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah, dan Ricko Brilyanu, Perempuan dan Pengawas Anak dari Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah.
Turut hadir dalam kegiatan ini Auditor Utama Sapto Nugroho H.W, Pembantu Inspektur I Eko Sulistiono, Pembantu Inspektur II Diana, Pembantu Khusus Inspektur Cahkung, Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan dan Personalia Haris Fachrial, serta seluruh APIP (Auditor dan Pengawas Pelaksana) Urusan Pemerintahan Daerah) pada Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. *#TIM#* www.lintasberita1.com
