“Kami mendorong agar pemerintah semakin mempermudah seleksi untuk guru honorer yang telah lama mendedikasian dirinya untuk mendidik anak-anak kita,” sebut Puan.
Tambahan afirmasi dalam seleksi PPPK, dinilai Puan, akan menjadi bentuk penghargaan negara terhadap dedikasi guru honorer. Sebab seperti diketahui, kesejahteraan guru-guru honorer terbilang masih sangat kecil.
“Banyak sekali kita dengar bagaimana perjuangan guru-guru honorer, khususnya di daerah pelosok negeri, yang gajinya bahkan tak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya,” ujar Puan.
Mantan Menko PMK itu meminta pemerintah segera merealisasikan komitmen untuk memberikan kesejahteraan yang merata kepada seluruh guru. Puan menegaskan DPR RI akan terus mengawal setiap kebijakan pemerintah terkait guru.
“Salah satu fungsi pengawasan DPR dalam masa sidang ini diarahkan kepada pengawasan terhadap program satu juta guru PPPK tahun 2021. DPR akan memastikan pendistribusian guru secara merata agar permasalahan kekurangan dan pemerataan guru di setiap jenjang dapat terselesaikan,” papar Puan.
Untuk mengurangi kekurangan guru, DPR RI mendorong agar kuota pengangkatan guru honorer sebagai ASN diperbanyak. Puan menilai pemerintah daerah dapat melakukan efisiensi anggaran terhadap hal yang belum terlalu penting agar dananya bisa dialokasikan untuk penambahan guru.
