Palangka Raya – www.lintasberita1.com – Peringatan Hari Guru Nasional tahun ini menjadi momen refleksi bagi dunia pendidikan di Kalimantan Tengah (Kalteng). Di bawah kepemimpinan Gubernur H. Agustiar Sabran, sejumlah program strategis peningkatan kualitas pendidikan dan kesejahteraan guru terus digenjot. Ketua Komisi III DPRD Kalteng, H. Sugiyarto, menilai berbagai program tersebut sudah berjalan di jalur yang tepat, namun masih perlu dimaksimalkan terutama dari sisi sosialisasi dan penyerapan di lapangan.
Sejak awal masa jabatan Gubernur Agustiar Sabran, transformasi sektor pendidikan dilakukan secara menyeluruh. Program 10.000 Kuliah Gratis kini menggandeng 33 perguruan tinggi se-Kalteng, dan telah memberi manfaat kepada 3.060 mahasiswa dengan total anggaran Rp15,3 miliar. Langkah ini dinilai menjadi wujud nyata upaya memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan dan menuju target Satu Keluarga Satu Sarjana.
Program sekolah gratis melalui BOSDA serta bantuan seragam dan sepatu bagi siswa dari keluarga miskin ekstrem juga menguatkan akses pendidikan yang adil dan berkeadilan di seluruh satuan pendidikan SMA/SMK/SKH.
Selain itu, kebijakan TPP ASN bagi guru kembali digulirkan melalui Pergub Nomor 34 Tahun 2025 setelah sempat terhenti sejak 2022. Tambahan penghasilan juga menyasar guru sertifikasi dan non-sertifikasi, kepala sekolah, pengawas, hingga insentif guru di daerah terpencil.
“Pembayaran TPP sudah sangat lancar, termasuk insentif bagi guru sertifikasi dan non-sertifikasi. Harapannya November–Desember ini selesai seluruhnya,” ujar Sugiyarto, Selasa (18/11/2025).
Ia menyebut TPP rutin baru terealisasi 80%, sedangkan TPP daerah terpencil masih 50%, dan berharap seluruhnya tuntas pada triwulan IV.
Komisi III juga menyoroti Program 1.000 Rumah Guru yang dinilai masih rendah penyerapan.
“Baru 127 unit yang terdata di bank. Itu masih jauh dari target. Perlu sosialisasi yang lebih maksimal,” tegasnya.
Sugiyarto menjelaskan sejumlah kendala, mulai dari minimnya pengembang di daerah hingga akses perbankan, terutama di wilayah yang tidak memiliki BTN.
“Guru yang punya SK, baik SD, SMP, maupun SMA, bisa mengajukan. Link sudah disebar Disdik, tapi sosialisasinya perlu diperluas,” ujarnya.
Sugiyarto juga mengapresiasi Sistem Huma Betang yang menjadi payung digitalisasi pendidikan di Kalteng.
“Program Huma Betang harus benar-benar tepat sasaran dan terus dilanjutkan, termasuk pendidikan gratis bagi anak tidak mampu,” katanya.
Ia berharap anggaran pendidikan tahun 2026 meningkat, baik untuk penguatan beasiswa maupun percepatan pembangunan fisik dan bantuan perumahan bagi guru.
“Misalnya beasiswa dari 10.000 menjadi 15.000 penerima manfaat, serapan rumah guru meningkat, bantuan pakaian gratis juga terus diperluas. Harapan kita tidak ada SiLPA mengendap,” tegasnya.
Sugiyarto menegaskan bahwa DPRD akan terus menjadi pengawas sekaligus pendukung kebijakan pemerintah agar seluruh program pendidikan tepat sasaran hingga ke pelosok.
Bagi dunia pendidikan Kalteng, rangkaian kebijakan itu membawa pesan penting: guru bukan hanya penerima manfaat, tetapi mitra utama dalam membangun Kalimantan Tengah Berkah, Maju, dan Sejahtera. *#TIM#* www.lintasberita1.com
