“Masalah anggaran pendidikan, ketersediaan tenaga pendidik, peningkatan kualitas sumber daya pendidik, sarana prasarana hingga infrastruktur pendidikan adalah satu kesatuan yang saling mengkait. Dengan keterbatasan dari Pemerintah untuk memenuhi itu semua, perlu koordinasi dan komunikasi yang baik dan intens antar stakeholders termasuk penyelenggara pendidikan itu sendiri,” ungkap Edy.

Ia juga menyebut bahwa anggaran untuk sektor pendidikan di Kalteng pada tahun 2023 ini menduduki urutan kedua setelah PUPR.

“Pada Tahun Anggaran 2023 ini, anggaran bidang pendidikan di Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebesar Rp 1,258 Triliun lebih, urutan kedua terbesar setelah Dinas PUPR. Secara keseluruhan, dana pendidikan yang disalurkan ke sekolah-sekolah (SMA, SMK dan SLB) adalah Rp 406,397 Miliar lebih,” imbuhnya.

Senada dengan Wagub, Gubernur Kalteng Sugianto Sabran tidak menampik bahwa baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah masih belum bisa maksimal dalam pemenuhan kebutuhan di sektor pendidikan, disebabkan keterbatasan anggaran.

“Sektor pendidikan adalah sektor yang berkembang secara dinamis dari segi kuantitas maupun kualitas, sesuai dengan tuntutan zaman. Anggaran 20 persen dari APBN atau APBD, belum bisa memenuhi kebutuhan ideal di sektor pendidikan,” ujarnya.

Lebih lanjut orang nomor satu di Bumi Tambun Bungai ini menyebut saat ini bantuan seperti dana BOS dan bantuan lainnya untuk pendidikan sangat minim. Disisi lain negara menjamin setiap warga negara untuk berhak mendapat pendidikan yang layak, tak terkecuali masyarakat kurang mampu.