“Dalam hal kasus tindak pidana korupsi, yang ditangani KPK mulai Tahun 2004 sampai Juli 2021, berdasarkan modus pengadaan terdapat sebanyak 240 kasus, ini bersumber dari pengadaan barang dan jasa. Sepanjang Tahun 2020 sampai dengan Maret 2021 ini ada 36 kasus yang terkait infrastruktur”, ucap Lili.
12 Aksi Stranas PK yang disampaikan dalam webinar diantaranya, fokus 1 yakni percepatan kepastian perizinan Sumber Daya Alam melalui implementasi kebijakan satu peta (One Map), perbaikan integrasi data ekspor impor pada komoditas pangan dan kesehatan serta pemanfaatan data Beneficial Ownership/ penerima manfaat untuk penanganan perkara, perizinan dan pengadaan barang jasa. Fokus 2 diantaranya, percepatan integrasi perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik, penguatan implementasi pengadaan barang/jasa dan pembayaran berbasis elektronik, pembenahan tata kelola penerimaan Negara pada Penerimaan Negara Bukan Pajak dan cukai serta pemanfaatan data NIK yang terintegrasi untuk efektivitas dan efisiensi kebijakan sektoral. Fokus 3 diantaranya peningkatan layanan dan pemangkasan birokrasi di kawasan pelabuhan, penguatan peran APIP dalam pengawasan program pemerintah, percepatan pembangunan SPBE di seluruh Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah, penguatan sistem penanganan perkara tindak pidana yang terintegrasi serta penguatan integritas Aparat Penegak Hukum.
