“Ketiga sektor tersebut belum dapat berperan secara maksimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah”, ungkapnya.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur minta Bupati/Walikota mendorong peningkatan investasi di daerah masing-masing, untuk perluasan lapangan kerja yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sekaligus menurunkan angka kemiskinan. Kepada Perangkat Daerah terkait bidang perizinan, agar menghindari proses perizinan yang berbelit-belit dan dapat memproses serta mengeluarkan surat perizinan dengan cepat, sesuai prosedur atau peraturan yang berlaku.
Gubernur juga mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan inovasi untuk mendukung perkembangan dan pembangunan Prov. Kalteng.
“Saya, atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, juga meminta kepada Pemerintah Pusat untuk dapat membantu pembangunan di Kalimantan Tengah, melalui peningkatan Dana Perimbangan (DAU, DAK, DBH), Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan serta dari sumber pendanaan lainnya”, tutupnya.
Musrenbang dihadiri secara virtual dan langsung Dirjen Bina Pembangunan Daerah Teguh Setyabudi mewakili Menteri Dalam Negeri RI dan Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Arifin Rudiyanto mewakili Menteri PPN/Kepala Bappenas RI serta Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Astera Primanto Bhakti mewakili Menteri Keuangan RI memberikan pengarahan. Hadir juga Anggota DPR RI Dapil Kalteng, Anggota DPD RI Dapil Kalteng, Bupati/Walikota se-Kalteng, Forkopimda Prov. Kalteng, Kepala Perangkat Daerah serta Kepala Instansi Vertikal Provinsi dan Kabupaten/Kota, Tokoh Masyarakat, LSM/Ormas, Wartawan Media Elektronik Dan Media Cetak. www.lintasberita1.com #TIM#
