Palangka Raya – Gubernur Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Kamis (10/4/2025). Kegiatan ini menjadi titik awal penyusunan arah kebijakan pembangunan daerah yang sejalan dengan visi nasional menuju Indonesia Emas 2045.
Dalam sambutannya, Gubernur menegaskan bahwa pembangunan Kalteng pada tahun 2026 merupakan bagian dari RPJMD 2025–2029 yang akan disusun berdasarkan visi dan misi kepala daerah terpilih masa jabatan 2025–2030.
“Visi kami adalah Mengangkat Harkat dan Martabat Khususnya Masyarakat Dayak dan Umumnya Masyarakat Kalimantan Tengah (Manggatang Utus), Dengan Spirit Kearifan Lokal Dalam Bingkai NKRI, Menuju Kalteng Berkah, Maju, dan Bermartabat untuk menyambut Indonesia Emas 2045,” tegas Gubernur.
Gubernur juga memaparkan bahwa arah pembangunan lima tahun ke depan akan difokuskan melalui Program Prioritas Huma Betang yang meliputi enam pilar pembangunan: Kalteng Bermartabat, Betang Maju, Betang Makmur, Betang Cerdas, Betang Sehat, dan Betang Harmoni.
Pembagian wilayah pembangunan juga diklasifikasikan dalam tiga zona strategis: Zona Timur: Hilirisasi pangan dan energi, serta sebagai mitra pengembangan Ibu Kota Nusantara (IKN). Zona Tengah: Sentra perdagangan, jasa, pertanian terintegrasi, riset dan pendidikan. Zona Barat: Hilirisasi sumber daya alam, pariwisata, industri, perdagangan, dan konservasi.
Adapun prioritas utama pembangunan mencakup: Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendidikan dan pengobatan gratis, Pembangunan konektivitas infrastruktur (jalan, jembatan, pelabuhan, bandara), Penguatan jaringan listrik dan internet.
Gubernur juga menegaskan pentingnya implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 terkait sistem opsen (tambahan pajak daerah). Ia meminta pemerintah kabupaten/kota untuk lebih aktif melakukan pendataan dan pelaporan pajak daerah.
“Jika tidak dilaksanakan dengan baik, penyaluran dana bagi hasil pajak lainnya bisa ditunda,” tegasnya.
Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, yang hadir mewakili Menteri Dalam Negeri, menyampaikan apresiasi atas langkah Provinsi Kalteng yang proaktif dalam menyusun arah pembangunan daerah. Ia menyebut Musrenbang sebagai forum strategis untuk menyinkronkan rencana daerah dan pusat dalam kerangka RPJPN 2025–2045.
“Kami berharap Musrenbang ini mampu merumuskan kebijakan berbasis data sektoral dan responsif terhadap isu-isu strategis seperti pengentasan kemiskinan, penanganan stunting, dan pembangunan SDM,” ujar Ribka.
Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kalteng, Muhammad Reza Prabowo, menyatakan kesiapan pihaknya dalam mendukung program prioritas, khususnya di bidang pendidikan. Ia menyebut bahwa pendidikan gratis harus berjalan menyeluruh hingga ke pelosok.
“Ini bukan sekadar soal akses, tapi juga kualitas. Kami ingin pendidikan yang merata, inklusif, dan berbasis nilai lokal. Semangat Huma Betang kami tanamkan dalam karakter generasi muda,” ujarnya.
Ia juga menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan perguruan tinggi dalam menciptakan SDM yang unggul dan adaptif terhadap perubahan global.
Kegiatan Musrenbang RKPD 2025 ini turut dihadiri Wakil Gubernur H. Edy Pratowo, Anggota DPD RI Agustin Teras Narang dan Siti Aseanti, Plt. Sekda Prov. Kalteng Katma F. Dirun, unsur Forkopimda, kepala Bappeda kabupaten/kota se-Kalteng secara virtual, serta Bupati dan Wali Kota se-Kalteng.
Musrenbang RKPD ini diharapkan menjadi tonggak transformasi Kalimantan Tengah menuju daerah yang berkah, maju, dan bermartabat, serta sejalan dengan arah pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. *#TIM#* www.lintasberita1.com
MMC KALTENG
