Terakhir, Orang Nomor Satu di Bumi Tambun Bungai menyampaikan dalam upaya mendukung target Program Nasional Indonesia Bebas ODOL atau yang lebih dikenal sebagai Angkutan yang melebihi Dimensi dan Kapasitas pada tahun 2023, Pemerintah Provinsi telah melakukan sosialisasi dan koordinasi secara terus-menerus bersama dengan Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan Prov. Kalteng dan Asosiasi-Asosiasi Pelaku Usaha Angkutan Pertambangan, Perkebunan, Kehutanan maupun Perindustrian dan Perdagangan di Kalteng “Untuk mendukung upaya pelaksanaan Program Nasional Indonesia Bebas ODOL tersebut, kami sangat mengharapkan dukungan percepatan pembangunan Unit Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPKB) di Kabupaten Kotawaringin Barat, di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Lamandau, dan Kabupaten Katingan” jelas H. Sugianto Sabran.
Gubernur mengutarakan bahwa saat ini baru terdapat 2 buah UPKB, yaitu UPKB yang berada di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Barito Timur.
“ Jumlah UPKB ini tentu sangat penting untuk memaksimalkan tugas pengawasan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Kabupaten/Kota, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”, tandas H. Sugianto Sabran.
Wakil Gubernur Kalteng Habib Ismail Bin Yahya dan Bupati Barito Utara H. Nadalsyah Menyambut kedatangan Wakil Presiden Republik Indonesia (RI) K.H. Ma’ruf Amin di Bandar Udara (Bandara) Haji Muhammad Sidik, yang didampingi langsung oleh Gubernur Kalteng H. Sugianto Sabran, Ketua DPRD Prov. Kalteng Wiyatno, Pangdam XII/Tanjungpura Mayjen TNI Muhammad Nur Rahmad, Kapolda Kalteng Irjen Pol Dedi Prasetyo, Danrem 102 Panju Panjung Brigjen TNI Purwo Sudaryanto dan Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Provinsi Kalteng Brigjen Pol M Slamet Urip Widodo. Serta dari Pemerintah Kabupaten Barito Utara hadir, Wakil Bupati Barito Utara Sugianto Panala Putra, Forkopimda dan Kepala Perangkat Daerah setempat.
