Palangka Raya – www.lintasberita1.com – Fraksi Partai Golkar DPRD Kalimantan Tengah memandang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026 sebagai instrumen strategis kebijakan fiskal daerah yang menentukan arah pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
“APBD bukan sekadar dokumen keuangan tahunan, melainkan wujud konkret tanggung jawab pemerintah dalam mengelola sumber daya publik untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” kata Juru Bicara Fraksi Golkar, Okki Maulana, dalam Rapat Paripurna ke-4 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025 di Gedung DPRD Kalteng, Selasa (14/10/2025).
Golkar menilai target pertumbuhan ekonomi daerah 5,46–6,00 persen masih realistis jika didukung oleh penguatan sektor produktif seperti pertanian, perkebunan, pertambangan, dan industri pengolahan yang menjadi penopang utama PDRB.
“Kemajuan ekonomi harus ditopang kebijakan yang konsisten serta pengelolaan fiskal yang efektif,” ujarnya.
Fraksi Golkar juga menekankan pentingnya efisiensi dalam penyusunan APBD, sejalan dengan kebijakan nasional yang mengutamakan pelayanan publik dan pembangunan produktif.
“Kegiatan seremonial dan administratif yang tidak berdampak langsung kepada masyarakat perlu ditekan,” tegasnya.
Dari sisi pendapatan, total RAPBD 2026 tercatat Rp7,105 triliun lebih dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp2,776 triliun. Golkar mendorong langkah inovatif dalam memperluas kemandirian fiskal daerah.
“Kami mendukung digitalisasi sistem pemungutan dan optimalisasi aset, tanpa menambah beban bagi masyarakat kecil,” jelas Okki.
Golkar juga mengapresiasi kinerja Bank Kalteng yang mencatat laba bersih Rp310,12 miliar pada 2025. Fraksi berharap kontribusi BUMD terhadap PAD semakin nyata melalui penyertaan modal yang tepat sasaran.
“Setiap BUMD harus memiliki indikator kinerja dan kewajiban kontribusi yang lebih jelas,” tambahnya.
Dari sisi belanja, RAPBD 2026 sebesar Rp7,3 triliun lebih masih didominasi belanja pegawai. Untuk itu, Golkar meminta pemerintah memperkuat alokasi belanja pembangunan yang memberikan nilai tambah ekonomi dan sosial.
“Efisiensi belanja operasional penting agar ruang fiskal dapat digunakan untuk pembangunan produktif,” ucapnya.
Terkait pembiayaan daerah dengan defisit Rp266 miliar, Golkar menekankan pentingnya orientasi pada hasil, bukan sekadar penyerapan anggaran.
“Setiap rupiah harus dikelola secara transparan dan berorientasi manfaat bagi masyarakat,” tegasnya.
Golkar juga meminta penjelasan pemerintah terkait strategi menjaga stabilitas fiskal di tengah penurunan Dana Transfer Umum (DTU) serta mendorong percepatan realisasi belanja hibah bagi lembaga sosial dan keagamaan.
“Belanja hibah harus tepat waktu, tepat sasaran, dan berkeadilan,” tutup Okki. *#TIM#* www.lintasberita1.com
