Palangka Raya, lintasberita1.com – Inspektur Prov. Kalteng Saring bersama Inspektur Pembantu I, dan Auditor Utama, mengikuti Forum Diskusi secara virtual, Kamis (19/5/2022). Forum Diskusi ini membahas pengawasan kolaboratif terhadap pengelolaan keuangan, pembangunan dan aset desa dalam mengatasi tingkat kemiskinan serta meningkatkan kemandirian desa.
Narasumber dalam Forum Diskusi ini terdiri dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, BPKP Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Forum Diskusi dibuka oleh Kepala Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP Raden Suhartono dan diikuti oleh Inspektorat provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia dan BPKP perwakilan se-Indonesia.
Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Tahun 2015 sampai dengan tahun 2022, Pemerintah telah menyalurkan Rp 400,1 Triliun dana desa, namun dampak yang dihasilkan masih belum sesuai dengan harapan karena masih rendahnya belanja desa.
Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dana desa diketahui bahwa karakteristik permasalahan di desa yang cukup kompleks dengan terbatasnya sumber daya, masih tersebar datanya di setiap kementerian/lembaga dan dibutuhkan data dan informasi yang tersaji secara akurat, relevan dan interaktif.
